Buku ini memaparkan viktimologi dalam sistem hukum pidana meliputi permasalahanviktimologi dewasa ini; perkembangan perlindungan hukum saksi dan korban; peranannegara dalam restarative /ustice; pemenuhan hak-hak sipil dan politik bagi perlindungan saksi dan korban; di sparitas pemenuhan hak saksi dan korban; penegakan hukum ...

Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan berbagai peraturan di bawahnya. Buku ini tidak hanya mengandung kritik tentang ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi juga memberikan saran dan solusi dalam pembaruan Hukum Asuransi Indonesia, sehingga menjadi efektif dalam pembangunan daya saing industri asuransi nasional. ...

Pemahaman mengenai hukum adat pertanahan atau hukum pertanahan adat merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang ilmu hukum. Bertitik tolak dari dua sistem hukum menurut cara pandang yang konvensional, yaitu sistem hukum adat dan sistem hukum nasional. Hal itu disebabkan oleh karena dua lembaga hukum masyarakat (persekutuan) hukum adat (adatrechtsgemeeenscap) dan hak kolektif masyarakat (persekutuan) hukum atas tanah (bescikkingsrecht) yang dimasalahkan merupakan ...

Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Republik Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum, seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Rumusan ini dilandasi karena kehidupan setiap individu manusia takkan pernah lepas dari keterikatan hukum, untuk mentertibkan kehidupan yang bernorma harmonis dan sejahtera. Hukum dan masyarakat merupakan hal yang sulit dipisahkan. Kedua hal tersebut bagaikan berada dalam satu keping uang logam, berbeda akan tetapi ...

Kehadiran buku ini di harapkan dapat berguna tidak hanya sebagai pendamping mahasiswa fakultas hukum semester awal dalam mengenal dan mempelajari ilmu hukum secara mendalam. Melainkan juga dapat dimanfaatkan juga oleh seluruh mahasiswa fakultas hukum di berbagai tingkat, karena pembahasan yang luas dan lengkap. ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak ...

Buku Edisi Ketiga ini lebih berbeda dengan edisi sebelumnya. Pembahasannya lebih luas dan ada penambahan bab baru tentang perkembangan kawasan pariwisata dengan penataan ruang sehingga lebih memperkaya buku ini sebagai literatur bagi mahasiswa maupun para praktisi terkait hukum agraria dan Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. ...

Tulisan ini mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan beda agama dan didukung dengan fakta fenomena-fenomena empirik di lapangan masih terjadinya perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat yang telah terpola dalam kehidupan lembaga hukum perkawinan di Indonesia, juga menjadi salah satu alasan ditulisnya masalah ini, di samping alasan-alasan teknis lainnya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 8 ...

Reforma Agraria di Indonesia dimulai setelah lahirnya UUPA No. 5 Tahun 1960 dan pelaksanaannya dapat berhasil jika dilakukan bukan hanya akses ke lahan, namun juga ke instrumen penunjang lahan/tanah. Kebijakan keagrariaan harus mengarah dan memihak rakyat dan petani (kaum marginal) bukan memihak kaum kapitalis. ...

Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan tentang pengertian dan pembidangan hukum lingkungan, posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum, teori-teori pengembangan hukum lingkugan , latar belakang pengembangan hukum lingkungan , norma-norma, asas-asas, hak dan kewajiban, kewenangan dan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian ...

Buku ini membahas mengenai perlindungan HAM oleh MKRI pada term pertama 2003-2008 di bawah kepemimpinan Jimly Asshiddiqie (the Jimly Court) melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Perubahan UUD NRI 1945 mentransformasikan HAM sebagai hak-hak alamiah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusional dan sekaligus membentuk MKRI dengan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. ...

Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perdagangan, industri, dan keuangan akhir-akhir ini, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase makin ...

Teori keadilan bermartabat dibangun dan dirumuskan secara spesifik berdasarkan pemikiran-pemikiran hukum dan sistem hukum yang berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pemikiran-pemikiran hukum yang berdasarkan pada sumber dari nilai-nilai Pancasila. Harapannya, teori ini bisa dijadikan sebagai alternatif baru untuk memecahkan berbagai persoalan hukum positif, baik di bidang pemikiran maupun pelaksanaannya. Secara sistemik, Teori Keadilan Bermartabat dapat dikonsepsikan ...

Penyadapan merupakan tindakan yang melanggar zona privasi; tindakan yang dilarang; memiliki karakter yang khusus dan berbeda dengan upaya paksa lainnya karena dilakukan dengan cara rahasia, tidak terlihat, dan tidak terasa. Terkadang, penyadapan juga dapat disalahgunakan dan melanggar HAM. Penyadapan dipandang sebagai tindakan yang mengurangi privasi, tetapi tetap dipergunakan oleh aparat penegak hukum di mana pun di dunia ini sebagai salah satu instrumen upaya paksa dengan pertimbangan adanya ...

Buku ini menyajikan masalah dan pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalamnya kepada forum hukum Indonesia guna memperoleh kajian kritis dari para pakar hukum Indonesia, dan juga para penstudi Filsafat Ilmu. Telaah dan diskusi tentang landasan kefilsafatan dan sifat-sifat khas Ilmu Hukum dan membuka atau memperluas kemungkinan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan baik tentang Ilmu Hukum itu, tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, tentang manfaatnya, tentang daya ...