Notaris adalah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris dapat dilacak balik ke abad ke 2-3 pada masa roma kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius atau notarius. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah ...

Buku ini tergolong angka di Indonesia. Betapa tidak, tradisi menulis tentang materi hukum di negeri ini masih di dominasi oleh metode normatif-edukatif. Metode ini tidak memperkaya pemahaman kita mengenai hukum yang sesungguhnya, yang jauh lebih kompleks daripada bentuk penampilannya yang hanya yuridis-normatif. Metode interdisipliner, transdisipliner, seperti yang dilakukan dalam buku ini, membantu menampilkan sosok hukum yang lebih ril. (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo) Selain ...

Buku ini berisikan pokok-pokok hukum perburuhan yang menjadi dasar berlakunya Hukum Perburuhan. Disamping itu, buku ini juga memberikan pemahaman mengenai batasan mengenai hukum perburuhan dari sudut lingkup laku hukum perburuhan maupun dari sudut pandang paradigma hukum perburuhan. Selanjutkan diuraikan letak hukum perburuhan dalam sistem hukum perburuhan dan sumber hukum perburuhan. Bahsan berikutnya memuat secara garis besar materi pengerahan dan pendayaguna tenaga kerja, hubungan kerja, ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif.   Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum ...

Buku ini menguraikan kebijakan kriminal sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan; kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy); tahap-tahap fungsionalisasi kebijakan hukum pidana pengertian korporasi dalam ilmu hukum pidana dan permasalahan kebijakan formulasi sitem pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar lebih dari 120 peraturan undang-undangan khusus di luar KUHP di Indonesia baik yang sudah maupun yang belum terkodifikasi. Hal ini ...

Pada era reformasi, terjadi perubahan yang radikal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen pada konstitusi negara Republik Indonesia, UUD 1945. Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah perubahan pada fungsi dan kedudukan masing-masmg lembaga negara serta munculnya berbagal lembaga negara baru. Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Aashiddiqie, $.H., sebagal pakar hukum Tata Negara Indonesta, secara komprehensif menguralkan perkembangan dan konsolidasi lembaga ...

Hukum yang mengatur hubungan natar masyarakat tepatnya adalah hukum perdata. Dalam lingkup hukum perdata terdapat perihal yang di atur, antara lain mengenai hukum perorangan dan kebendaan. Hukum perorangan antara lain meliputi kedudukan seorang anak sebgaai subjek huku, perolehan hak, perihal mewakili kepentingan yang menyangkut lembaga kekuasaan orang tua, perwalian, pengangkatan anak, domisili dan lainnya hingga anak tersebut menjadi dewasa dan hukum yang mengaturnya pun berubah sejalan pada ...

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka hukum perikatan menganut sistem terbuka (asas kebebasan berkontrak), artinya apa saja yang dijanjikan oleh pihak-pihak akan mengikat bagaikan undang-undang bagi yang membuatnya. Di dalam melakukan kebebasan untuk menerbitkan suatu persetujuan atau perjanjian umumnya diserahkan kepada pihak secara lisan atau tertulis, akan tetapi bisa juga melalui perantara pejabat umum (notaris). Bahkan undang-undang membebaskan para pihak ...

Buku ini membahas tentang hukum lingkungan di Indonesia. Di dalamnya dipaparkan tentang pengertian dan pembidangan hukum lingkungan, posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum, teori-teori pengembangan hukum lingkugan , latar belakang pengembangan hukum lingkungan , norma-norma, asas-asas, hak dan kewajiban, kewenangan dan instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam dan pengendalian ...

Teori keadilan bermartabat dibangun dan dirumuskan secara spesifik berdasarkan pemikiran-pemikiran hukum dan sistem hukum yang berkembang di negara kesatuan Republik Indonesia, terutama pemikiran-pemikiran hukum yang berdasarkan pada sumber dari nilai-nilai Pancasila. Harapannya, teori ini bisa dijadikan sebagai alternatif baru untuk memecahkan berbagai persoalan hukum positif, baik di bidang pemikiran maupun pelaksanaannya. Secara sistemik, Teori Keadilan Bermartabat dapat dikonsepsikan ...

Buku ini menyajikan masalah dan pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalamnya kepada forum hukum Indonesia guna memperoleh kajian kritis dari para pakar hukum Indonesia, dan juga para penstudi Filsafat Ilmu. Telaah dan diskusi tentang landasan kefilsafatan dan sifat-sifat khas Ilmu Hukum dan membuka atau memperluas kemungkinan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan baik tentang Ilmu Hukum itu, tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, tentang manfaatnya, tentang daya ...

Meskipun muncul berbagai pro dan kontra terhadap TRIP's Agreement, namun harus diakui bahwa kesepakatan WTO yang diikuti Indonesia sejak dua dasawarsa—melalui UU No. 7/1994—ini merupakan persetujuan yang paling komprehensif terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam hal "perlindungan merek" sebagai bagian dari lndustrial Property Rights. Sejak disepakatinya komitmen global terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, berbagai delik hukum—Hukum Merek—yang ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif. Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum Pidana ...

Proses lahirnya hukum adat, sebelum keberadaannya diakui oleh masyarakat baik secara yuridis normatif filosofis maupun sosiologis, tentunya tidak terlepas dari sebuah siklus yang menjadi sumber pembentuknya sehingga lahirlah sesuatu yang dikenal dengan hukum adat. Sebagian kalangan dalam masyarakat beranggapan bahwa penerapan sistem Hukum Adat di Indonesia, kini telah tergerus oleh modernitas zaman. Padahal, perubahan yang terjadi berkenaan dengan Hukum Adat itu hanya sebatas instrumennya ...

Hukum Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kaitannya dengan tindak pidana korupsi, karena Hukum Administrasi memiliki peran penting dan strategis dalam menentukan terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain daripada itu, Hukum Administrasi diharapkan pula dapat mencegah tindakan korupsi—dari aspek preventif dan represif—yang erat kaitannya dengan penggunaan wewenang oleh pejabat publik (birokrat) ...

Buku ini berisi aneka masalah hukum perdata Islam yang berhubungan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...