Kitab Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata yang berhubungan dengan perkawinan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana Hukum Perkawinan dengan berbagai masalah aspeknya didalam praktek hukum. Dalam himpunan ini dimaksudkan pula dalam rangka memberi bahan para praktisi hukum maupun bagi para mahasiswa hukum. Yurisprudensi sebagai sumber hukum, ia sebagai sumber hukum yang berkembang dalam masyarakat sehingga sejalan dengan perkembangan hukum itu sendiri, hal itu tercermin didalam ...

Buku ini adalah buku pertama yang membahas soal pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam secara komprehensif dan mendalam. Selain membahas berbagai materi hukum dan elaborasinya, penulis juga membandingkan ketentuan hukum positif di Indonesia ...

Tata hukum Indonesia yang dipelajari mahasiswa fakultas hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai sudut pandang terhadap ilmu pengetahuan hukum. Buku yang dibagi menjadi dua bagian pembahasan ini berusaha menyajikan tata hukum Indonesia berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan pengembangan ilmu hukum. Bagian pertama berisi tentang ilmu pengetahuan hukum dan alat-alat untuk mempelajari hukum. Bagian kedua menjelaskan tentang lapangan hukum/bidang hukum serta praktek hukum tata negara dan hukum ...

Buku Ekologi Administrasi Negara ini merupakan laporan hasil penelitian kepustakaan dan lapangan yang bersifat preliminier dan eksploratif dengan menonjolkan beberapa hal. Di dalamnya mengungkapkan pengaruh timbal balik antara administrasi negara dengan lingkungannnya, sehingga dapat dipahami latar belakang suatu sistem administrasi negara baik aspek struktur maupun aspek kulturnya atau perilakunya. Dengan demikian masalah-masalah administratif yang timbul dapat dipecahkan dengan ...

Hukum lingkungan, tidak seperti bidang hukum hukum lainnya, merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang masih sangat muda usianya, yang perkembangannya baru terjadi pada dasa warsa terakhir ini. Akibatnya, sampai saat ini perbendaharaan buku tentang hukum lingkungan masih sangat terbatas, sehingga mempersulit baik para ilmuwan mauapun para praktisi untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap tentang hukum lingkungan. Oleh karena itu, buku "Hukum Lingkungan Indonesia" ini diharapakan dapat ...

Semakin signifikannya supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menimbulkan konsekuensi logis ditegakkannya supremasi hukum. Ironisnya, masih banyak pihak yang tidak mampu menyikapinya dengan baik. Salah satu penyebabbnya adalah karena hukum diinterpretasikan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah-kaidah maupun asas-asas hukum yang semestinya berlaku. Buku ini mencoba menjawab realita tersebut dengan mengupas asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif Indonesia) ...

Buku ini meyajikan materi tentang dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi dua bagian. Bagian pertama tentang manusia dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Bagian kedua berisi tentang berbagai aspek hukum yang meliputi pengertian dan tujuan hukum, sumber hukum, -penemuan hukm dan interprestasinya, penggolongan hukum, serta hukum dan hak. Materi hukum dari berbaai sumber bahan yang tersusun secara sederhana, praktis, dan sistematis tersebut memudahkan para mahasiswa mempelajari hukum pada ...

Penelitian hukum tidak hanya suatu penelitian yang berobjek hukum sebagai ilmu atau atuan-aturan yang sifatnya dogmatis, tetapi juga huukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Namun, penelitian sebagai kegiatan ilmiah dalam realitas agaknya tidak mudah untuk dimasyarakatkan. Buku ini dimaksudkan sebagai upaya ikut memasyarakatkan pengetahuan-pengetahuan praktis berkaitan dengan metodoogi pebelitian hukum dan para pelaksana penelitian (peneliti) serta menguak sumbangannya ...

Buku ini memebahas berbagai aspek hukum adat Minangkabau, mulai dari persekutuan hukum, suku, kampuang, dan nagari sampai kepada kelarasan luhak dan rantau. Juga dibahas masalah adat dan macamnya, seluk beluk keluarga Minangkabau dalam sebuah paruik, hukum waris, dan perkembangan ke arah susunan baru. ...

Diperlukan adanya kesatuan persepsidan visi antara ilmu hukum dan ilmu kehutanan. Dengan demikian, pemahaman arti pengelolaan hutan dan konservasi hutan dalam pelaksanaan hukum secara konsisten dapat diselaraskan dengan kehidupan sosial sekarang. Buku ini menguraikan aspirasi hukum, konsepsional kebijakan, dan penerapannya di tengah masyarakat yang sedang membangun. ...

Hak atas tanah dikuasai negara dan digunakan untuk usaha negara atau untuk kepentingan pihak ketiga. Dalam buku ini dibahas praktek pengelolaan tanah, dasar hukum, prosedur dan persyaratan hak pengelolaan, objek hak tanggungan,dan bagaimana pemerolehan hak pengelolaan tanah pada pihak ketiga? Bermanfaat bagi mahasiswa, dan praktisi bidang pertahanan. ...

Masalah tindak pidana pegawai negeri merupakan pembicaraan yang aktual dan sulit diberantas, karena sukarnya mendapat bukti yang otentik serta kelemahan bidang ekonomi negara, moral, mentalitas pejabat, dan kekuatan hukum tradisi. Dengan buku ini Anda akan mempelajari tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan hukum kepegawaian. Bermanfaat bagi mahasiswa hukum, praktisi hukum, pegawai negeri sipil, dan masyarakat peminat. ...

Dalam buku ini diuraikan tentang hukum ketenagaan kesehatan, kedokteran, apoteker, paramedis, kefarmasian, dan perobatan. Penting untuk dipahami bagi mereka yang berprofesi dokter, dan mahasiswa yang mendalami ilmu ini. ...

Isi buku mengupas masalah istilah demokrasi pancasila, negara, bangsa, rakyat, demokrasi adat, Piagam Jakarta, perkembangan transisi hukum hidup bersusila, penting untuk dibaca oleh khalayak umum. ...

Alam mempelajari bidang apa saja, mahasiswa harus memahami dan menguasai hal-hal yang mendasar dalam bidang studi tersebut. Tanpa penguasaan materi dasar, akan sulit bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya pada tingkat lebih lanjut. Mengingat pentingnya materi dasar ilmu hukum, maka disusunlah buku ini sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang menekuni kajian bidang studi hukum. Buku ini disusun secara sistematis dan komprehensif untuk memudahkan pembaca dalam ...

Tujuan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara—berdasarkan UU No. 5/1986—yakni untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep “negara hukum” (rechts staat), karena hal ini menjadi indikator kualitas sistem politik demokrasi dalam pembangunan kekuasaan negara (machtsverdeling). Buku ajar (textbook) ini berisi bahasan mengenai: Sejarah, tujuan, dasar hukum ...