Berdasar UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB telah beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Pemerintah kabupaten atau kota yang sudah siap dan mampu mengelola PBB Perdesaan dan Perkotaan, dipersilakan mengambil-alih pajak tersebut paling cepat pada 1 Januari 2010. Konsekuensi pengambilalihan pajak tersebut, pada tingkat dasar adalah adanya keharusan bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk mampu melakukan kegiatan pendataan dan penilaian properti (objek ...