Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman. Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia pada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani oleh ...

Buku ini menyajikan berbagai aspek dalam Pajak Per-tambahan Nilai. Dengan penjelasan dan solusi yang dipaparkan berkaitan dengan berbagai masalah pajak di delapan tema utama pada buku ini (Subjek PPN, Dasar Pengenaan PPN, Saat dan Tempat PPN Terutang, Paj ...

Buku ini menghadirkan informasi dalam solusi praktis terhadap beragam permasalahan pajak, khususnya pajak penghasilan. Tema pokok yang terdapat dalam buku ini adalah: Subjek dan Objek Pajak Penghasilan; Pengurangan Biaya; Penyusutan dan Amortasi; Kompensasi Kerugian, Tarif PPh; Hubungan Istimewa; Pajak Penghasilan dalam Pasal 21, 22, 23, 25, 26; Pajak Penghasilan Final dan Jasa Konstruksi; PPh dari Penghasilan Hak Atas Tanah. ...