Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang pembaruan prosedur dan hak asasi dengan memperketat kewenangan aparat dalam prosedur upaya paksa (penahanan/penggeledahan) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan lebih melindungi HAM tersangka/terdakwa, penguatan hak tersangka, restorative justice, pidana kerja sosial, perluasan definisi saksi diperluas mencakup orang yang memiliki atau menguasai data/informasi terkait tindak pidana penting untuk kejahatan modern, mekanisme ...

Penyusunan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah. Penggantian tersebut merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan ...