Pemilihan umum tahun 2019 diselenggarakan dengan skema serentak. Antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Skema keserentakan ini didasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Salah satu harapan dari pemilu serentak ini adalah sebagai upaya penguatan sistem presidensialisme di Indonesia.  Sebagai skema yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia, harapan akan dipraktikkannya skema pemilu ...

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan perdagangan dunia yang membawa peningkatan dalam hubungan ekonomi dan kesejahteraan, tidak dapat dimungkiri, hubungan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antar negara. Di antara sengketa tersebut adalah sengketa negara-negara yang menjadi pihak dan mengikatkan diri dalam free trade agreement (FTA) atau yang lazim dikenal dengan perjanjian perdagangan bebas. Buku ini mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait sengketa dagang (trade dispute) dalam ...

Buku bunga rampai ini merupakan kajian pada tahun keempat Tim Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018. Kajian yang berjudul Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara ini merupakan rangkaian kelanjutan dari kajian sebelumnya yang juga mendiskusikan soal problematika desentralisasi asimetris. Fokus kajian pada tahun ini adalah memetakan dinamika usulan baru daerah untuk mendapatkan status desentralisasi asimetris. Kajian ini mengambil studi ...

Mewujudkan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan besar bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kesadaran ini mendorong pemerintah untuk melakukan investasi dalam pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur berupa jaringan jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara.  Salah satu fasilitas publik yang tidak kalah pentingnya di zaman digital ini adalah infrastruktur telekomunikasi, untuk menunjang kebutuhan masyarakat terhadap layanan komunikasi di seluruh wilayah ...

Pada buku ini, akan diuraikan beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi baik secara teoretis dan konseptual maupun penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik berhukum di pengadilan sebagai tahap pelaksanaan atau penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana yang dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim. Proses ini dimulai ketika perkara yang sedang ditangani dimajukan ke pengadilan untuk ...

Pada 1950-an Indonesia bereksperimen menerapkan Demokrasi Parlementer—lazim disebut demokrasi liberal—guna membawa negara baru itu keluar dari berbagai masalah. Namun, selama 1950–1959, perdebatan demi perdebatan tak kunjung padam dan tujuh kabinet silih berganti mengendalikan negeri. Kendati harus diakui bahwa selama periode tersebut Mahkamah Agung punya gigi, jaksa dan hakim bertaji, dan hak asasi manusia dihormati, rongrongan pun muncul. Pada 17 Oktober 1952, dua tank mengarahkan ...

Hadirnya buku ini menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 1945 beserta amandemennya (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan susunan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, 7 perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2019-2024 dan masih banyak lagi. ...

Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya. ...

Buku ini menjelaskan tentang teori dan praktik peradilan perdata meliputi bagaimana mengetahui, menangani, dan menyelesaikan perkara perdata perdata di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan di mahkamah agung. ...

Buku ini di susun untuk membantu calon peserta ujian PPAT agar dapat memahami norma norma hukum yang di ujikan dalam bentuk tanya jawab dan soal soal yang pernah di ujikan oleh kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan ...

Buku ini merupakan buku ajar yang terdiri atas 2 (dua) jilid yang diajarkan pada mata kuliah Hukum Islam Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) dan Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari’ah, maupun pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Di dalam buku Hukum Islam Jilid Pertama ini berisikan materi-materi mengenai konsep-konsep hukum Islam seperti, peristilahan syari’ah, fikih, hukum dan hukum Islam, pembidangan hukum ...

Fenomena digital marketplace dan sharing economy saat ini semalom dominan. Pengusaha transportasi hanya memberikan gagasannya, membuat aplikasi dan mengundnag orang untuk bergabung dengan aplikasinya. ...

Buku ini menyajikan teori teori penafsiran hukum dan memperkenalkan metode penafsiran hukum yang komprehensif berdasarkan teori hermeneutic circle yang di gagas oleh hans geogr gadamer. Buku ini sanngat berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, praktisi hukum dan lainnya. ...

Buku ini membahas secara tuntas filosofi, pengertian, dasar-dasar pengadaan tanah; pengertian, asasa-asas dan tujuan, kewenangan, penyelenggara, hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk umum ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa. ...