Pencarian

Penulis
Gunawan
Format
Soft Cover
Kategori
Buku
Politik & Hukum

Bahasa
Indonesia (27)

Hasil: 21 - 27 dari 27
GRIDLIST
21.
No Image Available
Soft Cover, Februari 2006
Stock tidak tersedia
Buku ini memperkenalkan persoalan-persoalan peng-urusan harta kekayaan tertentu, dan perwakilan yang oleh satu atau lebih orang untuk dan atas nama atau untuk kepentingan dari orang lain, serta kepemilikan dan pemberian kuasa. ...
22.
No Image Available
Soft Cover, Juli 2005
Stock tidak tersedia
Tema inti yang terdapat dalam buku ini antara lain: - Hak menguasai dan kedudukan berkuasa dari seorang atas kebendaan tertentu; - Pengertian kedudukan berkuasa; - Terjadinya kedudukan berkuasa. ...
23.
No Image Available
Soft Cover, 2004
Stock tidak tersedia
PENGALAMAN penderitaan dan luka batin 14 korban dan keluarga korban Tragedi Tanjung Priok itu ditulis dengan bahasa sederhana. ...
24.
No Image Available
Hukum tentang Perlindungan Konsumen oleh Ahmad Yani, Gunawan Widjaja (1)
Soft Cover, Januari 2000
Stock tidak tersedia
Buku ini akan menjadikan anda seorang konsumen yang baik. Konsumen yang mengetahui lebih banyak tentang hukum perlindungan konsumen. Buku ini dapat menjadi acuan untuk memahami kepentingan anda sebagai konsumen secara menyeluruh. Dengan memahami isi buku ini anda tidak akan terjebak dalam berbagai ketentuan yang sebenarnya hanya menguntungkan dan melindungi kepentingan pihak tertentu. ...
25.
No Image Available
Reforma Agraria: Dari Desa Ke Agenda Bangsa oleh Dr. HC. Ir. Gunawan Wiradi, M. Soc. Sc
Soft Cover
Stock tidak tersedia
26.
No Image Available
Soft Cover
Stock tidak tersedia
27.
No Image Available
Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan oleh Prof.Arie Sukanti Hutagalung, S.H., M.Li, Markus Gunawan
Soft Cover
Stock tidak tersedia
Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalahan yang berujung pada sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada daaerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain Pemerintah Pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang memungkinkan masing-masing daerah untuk melaksanakan kewenangannya sesuai dengan bentuk dan isi ...