Kebebasan Politik, Mengenal Prinsip Dasar dalam Berpolitik; berisikan berbagai gagasan penting bagi para penguasa politik, mulai dari suprastruktur politik sampai pada infrastruktur politik. Urat nadi sebuah kekuasaan ditarik begitu kencang dalam perhelatan politik dan bisa menyeret para penguasa politik mengalami kegelapan mata dan bisa buta tersesat di ruang publik. Ruang publik (forum ekstemum) dalam tindakan politik sudah dengan sendirinya teridentifikasi dalam tiga varian utama yakni ...

Men y ibak Gelombang Menuju Negara Maritim berisikan analisis strategis dan bahasan komprehensif tentang pembangunan maritim di semua sektor. Indonesia sebagai pusat gravitasi geopolitik dan geoekonomi kawasan Asia Pasifik, merupakan posisi yang sangat strategis bagi masa depan keamanan nasional maupun regional. Munculnya isu geopolitik baru berupa perebutan ruang (lebensraum) dan sumber daya alam di laut, harus semakin memperkuat Indonesia agar mampu menguasai dan memanfaatkan laut untuk ...

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah ...

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah ...

Akhir bulan ini – tepatnya Tgl 25 Mei 2007 sore – DPR telah menerima empat RUU bidang politik dari pemerintah, yaitu: (1) RUU Parpol; (2) RUU Pemilu DPR, DPD dan DPRD; (3) RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD; (4) RUU Pemilu Pres/Wapres. Pembahasan oleh DPR diharapkan selesai paling lambat akhir Desember 2007. Buku ini menggunakan judul “Partisipasi” dan bukannya “Hak Pilih”. Pertimbangan utama adalah agar lebih terbuka ruang untuk mendiskusikan “memilih dalam ...