Mempertimbangan bahwa  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan sangat penting guna memperbaiki ...

Buku Wajib Pengadaan: Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 ini Membahas: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, mencakup: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang Jasa Bab III Pelaku Pengadaan Barang Jasa Bab IV Perencanaan Pengadaan Bab V Persiapan Pengadaan Barang Jasa Bab VI Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola Bab VII Pelaksanaan Persiapan Pengadaan ...

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa serta profil lengkap Pahlawan Nasional dan Pahlawan Revolusi. ...

-UU RI No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang -Perpu RI No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan -UU RI No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan -Peraturan Mendagri RI No. 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan ...

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-Undang ini disingkat dengan UU ASN, Setelah UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan DPR pada 19 Desember 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani UU tersebut pada tanggal 15 Januari 2014, dengan nomor 5. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto ...

PILKADA merupakan pesta demokrasi terbesar bagi negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai PILKADA. Buku ini berisi Undang-Undang PILKADA terbaru dan terupdate, Selain itu, buku ini dilengkapi juga dengan peraturan-peraturan mekanisme pelaksanaan PILKADA baik peraturan lama maupun peraturan terbaru. Buku ini akan menuntun Anda untuk memahami pelaksanaan PILKADA secara lengkap dan tuntas, sehingga Anda akan mengikuti ...

Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk 'bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Buku ini menyajikan undang-undang tentang ormas dan yayasan secara lengkap, baik versi lama maupun terbaru disertai penjelasannya, seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas ...

Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas akan ...

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS,Kedudukan, Tugas, Serta fungsi PNS,  Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri, dan sistem pemberhentian Pegawai negeri, serta berbagai persoalan di bidang kepegawaian. ...

Buku ini mengupas tuntas ketentuan mengenai Ormas dan Yayasan yang berlaku di Republik Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat memahami prinsip berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkannya dalam organisasi maupun yayasan tempatnya beraktualisasi diri. ...

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai dan sesama warga negara Indonesia, baik dalam persoalan hubungan sebagai sesama manusia maupun kepemilikan barang atau benda. Pada awalnya, hukum perdata Indonesia berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda (Burgerlijk Wetboek, biasa disingkat ...

Amandemen Uud 1945 Nkri Harga Mati + Perppu Ormas - Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M - Teks Asli Proklamasi - Profil seluruh Presiden dan Wapres RI - Atribut Negara (Dasar & Lambaga Negara, Bendera Negara, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan) - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi - komisi Negara - Tata Urutan Perundang-undangan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Tritura - Supersemar - Perjanjian Sejarah - Peninggalan Sejarah di Indonesia - Lagu Wajib Nasional: dll ...

Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Pelaksanaan sistem Hak Kekayaan ...

• Sistem Pemilu • Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold) • Ambang Batas Parlemen • Metode Konversi Suara Alokasi Kursi Per Dapil • Jumlah Anggota KPU Provinsi & KPU Kabupaten/Kota • Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi & Bawaslu Kabupaten/Kota • Jumlah Kursi dan Dapil Anggota DPR RI & DPRD Provinsi • Persyaratan dan Verifikasi Capres dan Cawapres • Persyaratan dan Verifikasi Parpol Tugas, Wewenang, dan Kewajiban ...

Ejaan Bahasa Indonesia (disingkat EBI) adalah ejaan bahasa Indonesia yang pernah berlaku sejak tahun 2015 hingga 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 (efektif 26 November 2016) tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini digantikan oleh Ejaan yang Disempurnakan edisi kelima yang berlaku mulai 16 Agustus 2022.I. PUEBI adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. Ejaan ...

UUD 1945 Amandemen Dengan Kabinet Kerja Periode 2014-2019 (Reshuffle) ...