Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna mefindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kernudian ditetapkan Undang-Undang R1 Nornor 35 Tahun 2014 tentang Penthahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan ...

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. ...

PANCASILA 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berikut Pokok-Pokok dari UU No. 5/2014 tentang ASN: Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Bagan Pemerintahan Daerah Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...

Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang menggabungkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, dapat memahami perubahan secara substantif tanpa harus repot menyiapkan beberapa dokumen, perubahan. Selain itu, terdapat highlight warna dan catatan kaki yang ...

Dunia kerja sekarang makin multikultural. Kita mungkin memiliki bos orang asing, bekerja bersama rekan dari suku dan etnis yang berbeda, dan berbisnis dengan mitra di negara-negara lain. Keragaman budaya yang dihadapi merupakan tantangan baru bagi bisnis zaman sekarang. Ada budaya yang lebih terus terang, lainnya menyampaikan pesan dengan tersirat; ada yang menghargai hierarki, ada juga yang mengutamakan kesetaraan. Ketika orang-orang dari berbagai budaya bertemu, ada potensi timbulnya ...

Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disusun guna melengkapi Buku 1, 2 dan 3 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru, mulai dari penganggaran, pedoman teknis, pengelolaan keuangan, pedoman pembangunan, kewenangan desa, pendampingan desa, BUMDes dan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga dengan tambahan Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini dapat mempermudah ...

- ...

Amandemen Undang2 Pilkada Gubernur. Bupati&Walikota ...

Dalam Islam, mempelajari hukum waris itu sangat penting. Bahkan, menjadi kewajiban walaupun kategorinya fardu kifayah. Artinya, jika dalam satu lingkungan atau satu keluarga sudah ada yang mengerti tentang hukum waris Islam, lunturlah kewajiban anggota keluarga atau lingkungan yang lain. Namun, bagaimana jika dalam keluarga atau lingkungan Anda tidak ada yang mempelajarinya? Sangat mungkin terjadi ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Hukum waris Islam memang berbeda dibandingkan dengan ...

Buku ini merupakan keseluruhan dari aturan-aturan hukum yang disertai sanksi ketika seseorang melakukan usaha atau perdagangan. Dan semua hukum tersebut bersumber dari KUHD dan KUHPer.   ...