Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

Bagaimana Indonesia menetapkan undang-undang untuk ketenagakerjaan? Buku ini berisikan himpunan peraturan perundang-undangan republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya disertai peraturan yang terkait. - Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan - Penjelasan atas undang-undang RI nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh - Undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian ...

Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali melalui sidang MPR. Amandemen pertama ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 1999, amandemen kedua ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000, amandemen ketiga ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan amandemen keempat ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Buku UUD 1945 & Amandemennya untuk Pelajar dan Umum menyajikan informasi mengenai sejarah dan ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah buku yang memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana. Memahami dan menaati isi buku ini adalah kewajiban setiap warga negara yang baik dan taat serta sadar hukum. Dengan memahami dan mengamalkannya, berarti kita telah menjadi warga negara yang baik dan "melek hukum". ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Kerja 2014-2019, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Kerja, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan wakil Indonesia dari masa ke masa. ...

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditetapkan guna mefindungi hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena masih menemui masalah-masalah pada praktiknya di lapangan. Untuk mengatasi hal itu, kernudian ditetapkan Undang-Undang R1 Nornor 35 Tahun 2014 tentang Penthahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan ...

Pemerintah mengucurkan dana desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Namun, ternyata pemanfaatan dana desa bukan hal yang mudah. Adanya tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan dana desa. Di samping itu, penggunaan dana desa yang harus sesuai dengan prinsip prioritasnya, yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa. Hal ini jelas bukan hal yang mudah. ...

PANCASILA 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berikut Pokok-Pokok dari UU No. 5/2014 tentang ASN: Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai ASN terdiri atas: a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan b. ...

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Seiring perjalanannya, berbagai pihak telah beberapa kali memohon judicial review UU No. 13 Tahun 2003 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan-putusan MK mengakibatkan substansi pasal-pasal yang ada dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian, karena ada beberapa pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI ...

Bagan Pemerintahan Daerah Sejarah Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia (mulai UU No 1 Tahun 1945 sampai UU No 9 Tahun 2009) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ...

Buku ini diterbitkan dalam bentuk konsolidasi yang menggabungkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahan-perubahannya dilengkapi dengan penjelasan singkat. Buku ini merupakan panduan praktis yang bertujuan memudahkan pembaca dalam mengetahui perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga, dapat memahami perubahan secara substantif tanpa harus repot menyiapkan beberapa dokumen, perubahan. Selain itu, terdapat highlight warna dan catatan kaki yang ...

Dunia kerja sekarang makin multikultural. Kita mungkin memiliki bos orang asing, bekerja bersama rekan dari suku dan etnis yang berbeda, dan berbisnis dengan mitra di negara-negara lain. Keragaman budaya yang dihadapi merupakan tantangan baru bagi bisnis zaman sekarang. Ada budaya yang lebih terus terang, lainnya menyampaikan pesan dengan tersirat; ada yang menghargai hierarki, ada juga yang mengutamakan kesetaraan. Ketika orang-orang dari berbagai budaya bertemu, ada potensi timbulnya ...

Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disusun guna melengkapi Buku 1, 2 dan 3 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru, mulai dari penganggaran, pedoman teknis, pengelolaan keuangan, pedoman pembangunan, kewenangan desa, pendampingan desa, BUMDes dan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga dengan tambahan Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini dapat mempermudah ...

- ...