Relasi negara dengan pemerintahan lokal pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan sesudahnya, menarik secara keilmuan dari perspektif studi potitik lokal. Ditetapkannya peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004), memberi angin segar bagi praktik demokrasi di tingkat lokal pemerintahan daerah. Dinamika politik dan pemerintahan lokal serta benang kusut kuasa negara terhadap pemerintah lokal dalam koridor implementasi politik desentratisasi dan otonomi ...

Buku ini merupakan sebuah kajian filsafat hukum tentang hukum, moral, dan keadilan dari masa lalu sampai sekarang. Diceritakan sejarah perkembangan filsafat hukum mengenai bagaimana mula pertama hukum ditemukan dan untuk apa sebenarnya hukum itu diciptakan. Peradaban hukum diawali dari kodifikasi yang pertama dikenal adalah kodifikasi Urukagina sekitar abad ke-23 SM yang dilandasi oleh sebuah asas yang mengkonfirmasi bahwa raja merupakan manusia pilihan, kemudian disusul kodifikasi Hammurabi ...

Referensi atau buku teks yang khusus membahas Hukum Tata Ruang masih sangat langka dalam dunia perbukuan di Tanah Air. Padahal, banyak program studi yang sangat membutuhkan buku teks ini, contohnya seperti Ilmu Hukum, Sosiologi Hukum, dan studi Landscape Architecture yang mulai populer di Indonesia. Penyusunan buku ini merupakan langkah awal dalam upaya memenuhi keperluan akan buku teks yang membahas hukum tata ruang pada lingkup akademik, baik untuk para dosen, mahasiswa, maupun bagi ...

Komunikasi politik merupakan ilmu pengetahuan atau kajian baru yang muncul pada masa kontemporer  walaupun sebenarnya peristiwa komunikasi politik telah berlangsung sejak masa Perang Dunia I (1914-1918). Sebagai bidang studi baru, komunikasi politik dikatakan sebagai kajian ilmiah yang berkembang pesat dan kini semakin populer di ranah akademik dan praktik. Keutamaan buku teks (textbook) ini antara lain membahas latar belakang, pendekatan, dan metode studi komunikasi politik ...

Pemahaman yang baik—teori dan praktik—tentang hubungan aspek hukum dengan ekonomi pembangunan di era globalisasi tidak saja penting bagi penataan ketatanegaraan, tetapi juga berdampak pada iklim investasi yang sehat dalam pembangunan ekonomi nasional. Antara hukum dan ekonomi berkaitan erat dan saling memengaruhi. Perkembangan ekonomi akan memengaruhi peta hukum; setidaknya, perubahan hukum akan berdampak terhadap ekonomi pembangunan Memasuki ranah globalisasi menuntut perubahan legal ...

Namanya Hasrullah, kekritisannya selalu dituangkan dalam tulisan. Entah itu pada kolom media cetak, maupun dalam bentuk buku seperti bukunya berjudul: Megawati dalam Tangkapan Pers (2001), Dendam Konflik Poso (2009), Pertarungan Elite dalam Bingkai Media (2010), Kontestasi Wacana dan Retorika Politik (2011), dan Beragam Perspektif Ilmu Komunikasi (2013). Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 7 Maret 1962 ini seorang akademisi yang kerap tampil sebagai pengamat komunikasi politik, ...

Pengertian Hukum Acara Pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran materiel perkara pidana dengan proses (pengurangan hak individu) dan prosedur (perlindungan hak individu) menurut sistem yang telah ditentukan. Konsideran huruf c KUHAP menegaskan, bahwa pembangunan hukum nasionaldi bidang Hukum Acara Pidana supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang ...

Kehadiran pendekatan ekonomi kepada hukum ini menjadi salah satu metode dan upaya memahami kompas hukum. Melalui cara dan dimensi yang berbeda, pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi (Law dan Economics) dapat secara luas mencermati, menaraf, bahkan pada titik-titik tertentu melihat apa-apa saja yang dapat dianggap sebagai hukum. Untuk mempermudah proses pencermatan hukum melalui perspektif ini, dihadirkan beberapa contoh seperti pengesahan perkawinan homoseksual di ...

Membahas secara ringkas makna, sumber, sifat, dan tujuan hukum, memahami dan mengerti berbagai proses peradilan perkara pidana, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pra-peradilan dan penuntutan, surat dakwahan, eksepsi, upaya hukum, banding dan peninjauan kembali, hak-hak tersangka/terdakwah, serta berbagai tips dalam menghadapi hukum pidana. ...

"Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuri dis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan ...