Fokus pembahasan buku ini adalah sengketa di bidang perbankan syariah dengan pengkhususan bahasan pada lingkup dan kewenangan peradilan agama di bidang perbankan syariah dan prosedur formal penyelesaian sengketa. ...

Selain pembahasan yang sudah ada pada edisi sebe-lumnya, pada edisi revisi ini terdapat penambahan substansi, antara lain tentang UU Perikanan yang termasuk dalam Peradilan Khusus di Bawah Peradilan Umum; UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahu ...

Bahasan Utama buku ini antara lain: Tinjauan historis pengangkatan anak di Indonesia: evolusi hukum pengangkatan anak dari hukum kollonial hingga hingga perundang-undangan RI serta menurut hukum Islam; Tata cara pengangkatan anak: secara adat, melalui ...

Persoalan waris, sering kali timbul menjadi salah satu persoalan \ krusial dan sensitif dalam sebuah keluarga. Ketertarika.n alamiah terhadap harta sering kali mernicu perubahan sesuatu yang tadinva | merupakan anugerah ini--dan karena itu penuh dengan nilai | positif--menjadi kutukan yang sarat nilai negatif dan kehancuran. | Tak heran, sebagai wujud kemahaadilan-Nya, Allah memerinci f penjelasan dan aturan-Nya mengenai hal ini dalam Al-Qur'an | maupun sabda Rasulullah SAW sehingga dapat ...

Buku ini disusun berdasarkan pendekatan historis, yaitu diawali dari Hukum Agraria yang berlaku pada masa penjajahan Belanda di Indonesia hingga pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Per-aturan Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksana ...

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan terbitnya Permendagri no: 13 tahun 2006 jo. Permendagri No: 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendorong kebutuhan banyak kalangan akan kejelasan konsep yang akan diaplikasikan dalam Akuntansi Pemerintahan ini, yang menempati posisi kunci dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari kaca mata tesebut, penulis menghadirkan paparan komprehensif teori dan praktik akuntansi keuangan daerah dalam setiap bab. Terbagi dalam 12 Bab, ...

Ditujukan bagi mereka yang akan memasuki dunia hukum, buku Pengantar Ilmu Hukum ini menyajikan berbagi tema dengan komprehensif dan sistematika yang sederhana sehingga mudah dipahami. Rentang pembahasannya berkisar pada karakteristik ilmu hukum dan kaitan ilmu hukum dengan norma sosial, tujuan hukum dan masalah hak dalam hukum. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan berkaitan dengan berbagai pengertian elementer dalam hukum, dan perbedaan civil law dan common law serta ditutup dengan paparan ...

Buku ini mengupas secara komprehensif berbagai elemen dasar mulai dari definisi dan dasar berlakunya hukum perdata, sampai sistematika dan bagian-bagian utama hukum perdata. Buku ini dilengkapi pula dengan bahasan seputar yurisprudensi dalam hukum perdata, lembaga penjamin, dan aspek hukum kontrak dagang via internet sebagai upaya menghadirkan jembatan yang menghubungkan antara teori dan aplikasi nyata. ...

Buku ini berbicara tentang perkembangan peradilan agama di Indonesia khususnya pada era reformasi. Dibagi dalam enam bagian, tiga bagian pertama berbicara tentang pendahuluan dan reformasi hukum/konstitusi di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kekuasaan hakim dan peradilan agama, serta badan peradilan dan dinamika sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia. Bagian keempat dikhususkan bagi isu penyatuatapan badan peradilan: sejarah penyatuatapan, pro dan kontra yang menyertainya, dan kondisi ...

Buku ini memberikan ulasan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan Indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintahan di Indonesia serta implikasinya bagi kehidupan bernegara dan demokrasi, posisi dan peran pemerintah daerah dalam sistem birokrasi Indonesia dan berbagai isu yang terkait, serta strategi reformasi birokrasi serta kelembagaan di pemerintah Indonesia. ...

Buku ini merupakan rampai tulisan komprehensif dengan fokus bahasan seputar hukum dan berbagai faktor nonhukum yang mengitarinya. Isu-isu utama dalam buku ini antara lain tentang sinkronisasi penegakan hukum dan HAM ; pidana mati; pro-kontra hukum sebagai satu sistem; usia ideal hakim agung; dan lain sebagainya ...

Secara historis, hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan penuh dengan warna dan corak yang menarik untuk diamati dan dipelajari. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik terutama tentang kebijakan hukum pidana di bumi nusantara ini, dengan penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya berbagai kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi konsep KUHP baru. Sejumlah tema besar dalam buku ini adalah: - Pokok-pokok pemikiran beberapa aspek ...

Buku ini menyadikan pembahasan komprehensif tentang perangkat pengaturan penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; analisa kesesuaiannya dengan tujuan pembentukannya; serta sikap Mahkamah Agung atau peradilan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjembatani kendala yuridis dalam pengimplementasiannya. Tiga bab pertama buku ini memaparkan gambaran umum sengketa konsumen (kedudukan konsumen, penyelesaian sengketa informal yang cepat dan ...

Sppm Go Public+Go Private Di Indonesia ...

Buku ini menganalisa sejumlah kasus abitrase yang ada di Indonesia. Tulisan-tulisan yang ada didalamnya merupakan upaya penyusun buku untuk menunjukkan terjadinya tarik-ulur dalam berbagai putusan peradilan yang ada dan pola pikir Mahkamah Agung dalam mengambil putusan-putusan yang terkait dengan masalah kompetnesi atau kewenangan absolut pranata abitrase. Diantara tema ini yang terdapat didalamnya adalah: - Asas separabilitas dalam abitrase - Kekuatan mengikat klausula abitrase - ...

Buku ini mencoba menghadirkan konsep pengangkatan anak dari perspektif hukum Islam. Disertakan pula didalamnya berbagai analisa kritis terhadap hukum pengangkatan anak konvensional yang mengakar kepada sumber non-Islam. ...

Sebagai sebuah negara kepuluan terluas di dunia dengan perpaduan sosial yang amat beragam, isu desentralisasi dan distribusi kewenangan di Indonesia menjadi sangat penting. Buku ini memaparkan bagaimana kebijakan tertentu yang berkaitan dengan desentralisasi dirumuskan, dilaksanakan, dan kemudian diubah, dengan fokus pembahasan pada interaksi politis di antara para pembuat kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan lokal serta para pemegang kunci (stake holder) kebijakan dari tahun 1974-2004. ...