Di balik kesuksesan dan keuntungan memiliki perusahaan, banyak pelaku usaha mengalami aneka permasalahan yang berakibat hukum, baik pidana maupun perdata. Berbagai pertanyaan yang diajukan kepada hukumonline.com membuktikan hal tersebut. Permasalahan yang paling banyak dikeluhkan adalah permasalahan dalam perseroan terbatas (PT), dari tata cara mendirikan; permodalan; penjualan saham; hak dan kewajiban pemegang saham, direktur, dan komisaris; hingga risiko hukumnya. Permasalahan lainnya ...

Sampai saat ini, masalah tenaga kerja tercatat menempati peringkat pertama terbanyak dari sisi jumlah pertanyaan yang masuk ke rubrik Klinik situs hukumonline.com. Atas dasar itu, kami memilih menerbitkan kasus-kasus tenaga kerja dalam buku ini. Pertanyaan dan jawaban yang kami sampaikan merepresentasikan berbagai hal dalam ketenagakerjaan, baik hubungan kerja, upah, pesangon, perjanjian kerja, penyelesaian perselisihan, izin kerja, PHK, mogok, maupun serikat pekerja. Buku ini disusun ...

Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Namun, dalam praktiknya sering kali terjadi "perbedaan dan pembedaan" karena alasan terentu yang biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Buku ini merupakan buku panduan bagi masyarakat yang mengalami atau tersandung masalah-masalah hukum pidana. Seperti mengalami penggeledahan, penangkapan, penyitaan benda, hingga menjadi tersangka dan terdakwa. Harapannya, buku ini bisa membangkitkan kesadaran masyarakat ...

Sistem tenaga kerja kontrak (outsourcing) sering menimbulkan perselisihan, terutama antara pengusaha dan pekerja. Hal ini disebabkan tenaga kerja merasa hak-haknya tidak terpenehui, sedangkan pengusaha merasa telah menjalankan semua kewajibannya. Dikemas dalam bentuk tanya-jawab, buku ini dapat membantu pengusaha dan pekerja kontrak untuk mengetahui peraturan/hukum tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga setiap perselisian dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini layak dijadikan pegangan ...

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah kontrak sering dicuapkan saat seseorang ingin menyewa sebuah rumah untuk tempat tinggal (kontrak rumah). Namun, apa sesungguhnya makna dari kontrak itu sendiri? Bagaimana hukum kontrak? Bagaimana membuat kontrak yang baik dan benar? Bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak setelah penandatangan kontrak. Buku ini menjawab pertanyaan tersebut. Di dalam buku ini dijabarkan dengan jelas hal hal yang berkaitan dengan kotrak, dari pembuatan sampai cara ...

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HaKI), yakni hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu masih menjadi isu penting. Dan, pelanggaran yang terjadi berdampak negatif terhadap hasil karya cipta manusia. Buku ini menjelaskan tata cara perizinan, proses pendaftaran, contoh formulir pendaftaran, tempat pendaftaran, serta contoh kasus yang pernah terjadi. Buku ini bisa membantu dan mempermudah masyarakat yang ingin mengurus pengajuan ...

Perizinan dan pengurusan dokumen di Indonesia seharusnya mudah dilakukan jika tata caranya disosialisasikan secara benar dan terbuka. Buku ini bisa menjadi pegangan para pelaku usaha dan masyarakat dalam mengurus perizinan dan dokumen-dokumen penting lainnya. Dengan demikian kita tidak terjebak oleh para calo yang menawarkan sejumlah kemudahan dalam pengurusan izin dan dokumen dengan tarif yang relatif mahal. Dalam buku ini aneka persyaratan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi ...

Pelanggaran terhadap hak konsumen disebabkan beberapa faktor. Di antaranya faktor sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi dan dipengaruhi untuk mengonsumsi segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan. Faktor ini diperparah dengan kurang mengertinya masyarakat umum sebagai konsumen terhadap hak-haknya. Jika haknya diabaikan, konsumen tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak tahu dan tidak sadar. Ketika sadar, mereka justru tidak mengerti ...

Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Membahas masalah harta gono-gini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta gono-gini jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu “bubar”, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan ...

Masalah penghapusan SBKRI haruslah segera dituntaskan dalam upaya membangun kehidupan kebangsaan Indonesia yang majemuk dan berperadaban. Penulisan buku ini juga penting sebagai inisiatif yang beradab dalam rangka dialog konstruktif masyarakat dan pemerintah. Mohammad Sobary, Budayawan Terbitnya buku ini sangat sejalan dengan semangat UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Pemikiran-pemikiran dalam buku ini mencoba menyatakan pengaturan-pengaturan prinsip yang tidak termuat dalam ...

Dilengkapi: Undang-Undang nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negera. sinopsis: Biasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya digabung dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena memang keduanya saling berhubungan. Dan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) berdiri sendiri. Namun, demi kepraktisan dan atas permintaan beberapa pihak, Visimedia menerbitkan kompilasi KUHP, ...

Pengantar Penerbit Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, mudah bagi penduduk suatu negara berpergian ke luar negeri dan dapat melahirkan anak-anak di luar negeri. Dengan alasan pelayanan medis yang lebih baik, orang pun sengaja melahirkan anak di luar negeri karena lebih terjamin kesehatannya dalam proses persalinan. Negara asal sesorang dengan negara tempat ia melahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun, jika ...

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil untuk Menduduki Jabatan Struktural dan Penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 ...

Peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara sudah selayaknya dipublikasikan, sehingga bisa diketahui dan dipahami oleh seluruh elemen bangsa, serta bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 14 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan pendukungnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, ...

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Peraturan Menteri Desa, ...

Inilah perjalanan ilmu negara awal dari kajian filsafat yang dimulai dari pemikiran teokrasi, kemudian menjadi rasionalitas (Drs. H. Inu Kencana Syafiie, MSi). Sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkan Aristoteles terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal (common-sense explanation), banyak teorinya yang bertahan, bahkan hampir selama dua ribu tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada ...