Paket Buku Pedoman Pemerintahan Desa & Pelaksanaan Undang Un Paket Buku Pedoman Pemerintahan Desa & Pelaksanaan Undang Undung Buku pedoman tentang desa beserta undang-undang desa yang sangat kompleks dan lengkap Paket berisi 5 buku yang berjudul Buku 1 : Undang-Undang Desa & Peraturan Pelaksanaannya Buku 2 : Pemerintah Desa & Badan Permusyawaratan Desa Buku 3 : Penyelenggaraan Desa & Badan Usaha Milik Desa Buku 4 : Keuangan Desa & Dana Desa Buku 5 : Administrasi Desa & Evaluasi ...

Pelayanan pencapil oleh instansi pelaksana Adminduk meliputi berbagai pencatatan peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Melalui pelayanan pencapil ini, negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status sipil atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh ...

Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini disusun guna melengkapi Buku 1, 2 dan 3 Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang baru, mulai dari penganggaran, pedoman teknis, pengelolaan keuangan, pedoman pembangunan, kewenangan desa, pendampingan desa, BUMDes dan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa di desa. Semoga dengan tambahan Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini dapat mempermudah ...

Sejak keluarnya Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggantikan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya sejak bulan Juli 2018 lalu, Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan kebijakan pengadaan dengan melakukan banyak “simplifikasi” kebijakan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan bertujuan value for money. Ruang lingkup pengadaan pemerintah semakin diperluas yaitu dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, sampai dengan ...

Buku Deferred Prosecution Agreement dalam Kejahatan Bisnis merupakan salah satu karya Dr. Asep N. Mulyana. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016), ...

Politik adalah sesuatu yang rumit. Penuh kejutan seperti cerita misteri yang tak berujung. Dan, tidak pernah sesederhana seperti yang terlihat. Keterikatan Pandji dengan dunia politik berawal dari banyak hal yang membuatnya gelisah. Ia pun menuangkannya lewat lagu, buku, hingga stand up comedy. Namun, ketika akhirnya Pandji terseret lebih dalam lagi dan terlibat sebagai tim kampanye, ada banyak hal mengejutkan yang tidak ia duga sebelumnya. Pengalaman Pandji nyemplung ke politik dibahas ...

DARI JOKOWI KE HARARI mengajak kita untuk memahami pelbagai persoalan politik, ekonomi, sains, sejarah, hingga peradaban dengan cakrawala yang lebih luas. Ditulis secara populer, penulis bukan saja menyajikan kepada kita argumentasi dan gagasan yang segar, melainkan juga sebuah renungan: Benarkah selama ini kita telah coba mencari solusi atas pelbagai persoalan hidup dengan nalar yang jernih? "Begitu selesai membaca naskah asli disertasinya, saya menyadari betapa 'berbahayanya' orang ini, ...

Saat ini orang berpikir serba kritis, termasuk di dunia medis. Pasien tidak lagi dijadikan sebagai objek dalam tindakan medis. Dalam kondisi yang demikian, dunia medis dituntut untuk lebih meningkatkan profesionalitas, kualitas, keterbukaan, yang mengarah kepada pelayanan prima. Tuntutan Hukum Malpraktik Medis memberikan sumbang saran terhadap tindakan medis, agar terhindar dari tindakan malpraktik dan sekaligus memberi infromasi kepada semua pihak baik masyarakat yang berperan sebagai pasien ...

Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...

Dalam “pembangunan” terkandung harapan akan perubahan ke arah yang lebih baik, terlepas dari apa yang dimaksud lebih baik itu. Namun, pembangunan bukanlah proses alamiah ibarat tumbuhnya anggrek di hutan. Ada sekumpulan orang dengan kepentingan berbeda-beda (bahkan juga bertentangan), yang disadari atau tidak, terlibat dalam prosesnya. Sekadar menyasar pertumbuhan demi kemakmuran material sama artinya mengabaikan fakta bahwa dalam konteks hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat ...

Pemilu di indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak perkembangan aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, kelembagaan, peserta dan pengawasan. Kerangka hukum pemilu sebagai prasyarat utama seharusnya dapat memberi landasan yang menjamin kepastian hukum serta terpenuhinya tujuan dan asas-asas pemilu. ...

Sebuah Pemikiran untuk Bangsa dan Negara Indonesia agar nilai-nilai, cita-cita, dan tujuan didirikan negara Indonesia mereka yang telah disusun oleh The Founding Fathers And Mothers dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Thun 1945 Tetap Lestari. ...

Gugatan adalah suatu cara untuk mendapatkan hak yang dikuasai orang lain atau yang dilanggar orang lain, melalui pengadilan. Untuk membuat suatu gugatan yang baik tidaklah semudah seperti yang dibayangkan orang. Jangankan bagi orang awam di bidang hukum, para sarjana hukum yang pekerjaan sehari-harinya sebagai pengacara atau advokat pun, sering kali masih mengalami kesulitan dalam membuat gugatan. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh pengalaman matang penulis selama menekuni profesi di ...

Sutomo (3 Oktober 1920 – 7 Oktober 1981) atau lebih dikenal dengan sapaan akrab Bung Tomo adalah pahlawan nasional Indonesia dan pemimpin militer Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia yang dikenal karena peranannya dalam Pertempuran 10 November 1945. Pada 1944, ia terpilih menjadi anggota "Gerakan Rakyat Baru" dan pengurus "Pemuda Republik Indonesia" di Surabaya, yang disponsori Jepang. Setelah ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial, inilah titik awal ...

Peraturan Lengkap Fidusia (Uu Ri No.42 Th 1999) ...

Pemahaman mengenai sejarah hukum merupakan sumbangan penting terutama untuk pendidikan dan kajian di bidang Ilmu Hukum. Sejarah hukum ini dimaksudkan supaya terdapat pandangan yang lebih luas tentang hukum, khususnya hukum yang sedang berlaku berdasarkan pada sejarah hukum. Penyelidikan jejak sejarah membebaskan kita dari prasangka dan memengaruhi kita untuk tidak begitu saja menerima apa adanya, melainkan harus menghadapinya secara kritis. ...

"Buku ini tidak biasa karena menerapkan perspektif performance studies untuk membaca foto kampanye; sebuah tawaran yang menarik bagi kajian fotografi." Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A.  Antropolog  & Kaprodi PSPR Sekolah Pascasarjana  UGM   Basic Fotografi yang imajinya telanjur dianggap mewakili kebenaran peristiwa diaduk-aduk menjadi kabar dan warta visual yang menjerumuskan masyarakat luas. Oscar Motuloh Pewarta foto Antara   Bahasa visual menjadi ...