| Soft Cover, Januari 2015 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
81.
No Image Available
82.
No Image Available
| Soft Cover, Januari 2015 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Sebagai salah satu kitab hukum, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki peran yang penting sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Namun, penyusunan kitab ini kadang membuat pembacanya tidak mudah mengerti isi dari pasal demi pasalnya.
Buku ini hadir berbeda dibandingkan dengan buku lainnya karena disertai penjelasan proses penanganan kasus pidana di Indonesia, disusun sepraktis mungkin untuk memudahkan Anda memahaminya, juga ...
83.
No Image Available
| Soft Cover, Januari 2015 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
8 Keunggulan Panduan Lulus Ujian Profesi Advokat
1. Dilengkapi Tahapan yang Harus Ditempuh untuk Menjadi Seorang Advokat
2. Dilengkapi Kiat Sukses Ujian Profesi Advokat
3. Dilengkapi Panduan Ujian Profesi Advokat
4. Dilengkapi Perhitungan Nilai Kelulusan Ujian Profesi Advokat
5. Dilengkapi Latihan Soal-Soal Terpilih
Peran, Fungsi, & Perkembangan Organisasi Advokat
Kode Etik Advokat Indonesia
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Peradilan Agama
Hukum ...
84.
Orde Media
Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca - Orde Baru
| Soft Cover, 2015 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Pada masa Orde Baru banyak terjadi peristiwa pembredelan media massa. Pada awalnya, pemerintah Orde Baru menjanjikan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers. Namun, seiring berjalannya waktu, kebebasan pers pada masa Orde Baru tidak lagi terwujud. Bahkan, menurut catatan sejarah, pada masa ini, terdapat kurang lebih 70 surat kabar yang dibredel.
Tidak hanya itu, banyak juga wartawan yang ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah.
“Buku ...
85.
No Image Available
| Soft Cover, Januari 2015 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Di Indonesia, undang-undang perniagaan yang berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perniagaan, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain undang-undang tersebut, buku ini juga dilengkapi dengan penerapan praktis dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain prosedur ...
86.
No Image Available
| Soft Cover, Desember 2014 | Rp. 25.000 | Rp. 20.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
87.
No Image Available
| Soft Cover, November 2014 | Rp. 33.000 | Rp. 24.750 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
88.
No Image Available
| Soft Cover, November 2014 | Rp. 25.000 | Rp. 18.750 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
90.
No Image Available
| Soft Cover, November 2014 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
PANCASILA
UUD NRI TAHUN 1945
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI
Lembaga Perwakilan Rakyat
Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan Pemerintahan
Badan Pemeriksa Keuangan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jenis dan Hierarki
Fungsi Peraturan Perundang-undangan
Proses Pembentukan Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Daerah
Judicial Review oleh MK dan MA
ISTILAH-ISTILAH HUKUM
KEPANGKATAN TNI-POLRI DAN TANDANYA
SISTEM PERADILAN ...
91.
| Soft Cover, Oktober 2014 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Buku UUD 1945 terdiri atas Makna dan Lambang Pancasila, Penjelasan UUD 1945 Negara Indonesia secara Umum, Sistem Pemerintahan Negara, Profil Singkat Presiden Indonesia, Susunan Kabinet Negara Indonesia, Sistem Administrasi Negara, Trias Politica, dan Lembaga Ketatanegaraan.
Buku ini memberikan informasi kepada pelajar dan masyarakat tentang susunan resmi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya. ...
92.
No Image Available
| Soft Cover, Februari 2014 | Rp. 55.000 | Rp. 41.250 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
93.
No Image Available
| Soft Cover, Februari 2014 | Rp. 173.000 | Rp. 129.750 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
Pemilu 2014 sudah di depan mata. Pesta demokrasi 5 tahunan itu akan menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan demokrasi dan konsolidasinya di Indonesia. Segenap warga negara Indonesia yang masih mempercayai demokrasi sebagai jalan terbaik bagi perjalanan kebangsaan dan kenegaraan tentu berharap akan suksesnya pemilihan umum yang jujur, adil, dan bersih.
Namun hal itu tentu saja masih kurang sebab, sejatinya demokrasi diadakan untuk melahirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran di ...
94.
No Image Available
| Soft Cover, 2014 | Rp. 137.000 | Rp. 102.750 (25% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
Tahun 2014 adalah Tahun Politik, di mana Pemilu Legislatif dan Pilpres diadakan pada tahun ini. Pesta demokrasi 5 tahunan itu akan menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan demokrasi dan konsolidasinya di Indonesia. Segenap warga negara Indonesia yang masih memercayai demokrasi sebagai jalan terbaik bagi perjalanan kebangsaan dan kenegaraan tentu berharap akan suksesnya pemilihan umum secara jujur, adil, dan bersih.
Namun hal itu tentu saja masih kurang. Sebab, sejatinya demokrasi diadakan ...
95.
| Soft Cover, November 2013 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Peraturan Pemilu 2014 : Perundangan Tentang Parpol + Pemilu + Pilpres ...
96.
No Image Available
| Soft Cover, Oktober 2013 | Rp. 29.500 | Rp. 23.600 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
97.
No Image Available
| Soft Cover, September 2013 | Rp. 45.000 | Rp. 36.000 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
98.
No Image Available
| Soft Cover, September 2013 | Rp. 26.000 | Rp. 20.800 (20% OFF) | |
|
Stock di Gudang Supplier
|
|||
99.
No Image Available
100.
| Soft Cover, Agustus 2013 | |||
|
Stock tidak tersedia
|
|||
Sejak dibentuk pada 2003, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah mengirim ratusan koruptor ke bui: bupati, walikota, gubernur, anggota DPR, duta besar, pejabat kepolisian, pun besan presiden. Tercatat lebih dari 500 kasus pernah diselidiki; Rp153 triliun uang negara diselamatkan.
KPK menjelma momok di mata para pelaku rasuah dan pendukungnya. Komisi ini terus-menerus coba dilemahkan. Telah 17 kali UU KPK digugat di Mahkamah Konstitusi. Dua pemimpin KPK—Bibit Samad Rianto dan Chandra ...




Keranjang






