Peraturan Pemilu 2014 : Perundangan Tentang Parpol + Pemilu + Pilpres ...

Sejak dibentuk pada 2003, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah mengirim ratusan koruptor ke bui: bupati, walikota, gubernur, anggota DPR, duta besar, pejabat kepolisian, pun besan presiden. Tercatat lebih dari 500 kasus pernah diselidiki; Rp153 triliun uang negara diselamatkan. KPK menjelma momok di mata para pelaku rasuah dan pendukungnya. Komisi ini terus-menerus coba dilemahkan. Telah 17 kali UU KPK digugat di Mahkamah Konstitusi. Dua pemimpin KPK—Bibit Samad Rianto dan Chandra ...

- Sejarah Nusantara Sejak Tahun 400 M. - Teks Asli Proklamasi. - Profil Seluruh Presiden dan Wapres RI. - Foto dan Profil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) "Berdasarkan Reshuffle Kabinet Terakhir." - Atribut Negara (Dasar & Lambang Negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaaan). - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi-komisi Negara. - Tata Urutan Perundang-undangan. - Dekrit Presiden 5 Juli 1959. - Tritura. - Supersemar. - Perjanjian Sejarah. - Lagu ...

Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar hukum negara. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya setiap warga negara Republik Indonesia mengetahui dan memegang teguh UUD 45 serta bertindak dan perperilaku sesuai hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan begitu, negara kesatuan Republik Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang damai, makmur, dan aman sentosa. Berbekal buku ini, Anda akan mampu mengetahui dan memahami isi UUD 45 beserta amandemennya yang  terus disempurnakan ...

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Hard Cover) Best Seller ...

Setiap Manusia yang hidup di bumi yang kita pijak ini. tentu membutuhkan rumah sebagai tempat tinggalnya. Rumah merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan primer saat ini. Mungkin tidak semua anak muda sudah memikirkan untuk memiliki rumah sendiri. Alasannya sederhana, karena mereka masih bisa tinggal di rumah orangtuanya. Namun tidak demikian halnya jika kita sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Kita dengan sendirinya akan memikirkan bagaimana memberikan tempat berlindung yang layak ...

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan laboratorium demokrasi di Indonesia. Dari situ kita dapat melihat sudah sejauh mana demokrasi berjalan dan ditahap apa sebenarnya kita berada. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilukada akan selalu hangat untuk dikaji dan diperbincangkan.   Sudah ratusan Pemilukada digelar hingga saat ini. Sudah ratusan pula pemimpin daerah yang dihasilkan. Bahkan, sudah jutaan rakyat berpartisipasi untuk sekedar memilih satu pasangan dalam setiap gelaran lima ...

"Iklan seyogyanya bisa menjadi panduan bagi calon konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Namun manakala iklan tidak mampu memberikan panduan malah sebaliknya membawa calon konsumen tersesat dibelantara periklanan itu sendiri maka sedikit sentilan etika diperlukan untuk para pembuat iklan, dan buku ini adalah salah satu sentilan itu". Mite Setiansah, M.Si - Kapordi Ilmu Komunikasi Universitas Jendral Soedirman "Di satu sisi, iklan mengalami perkembangan yang sangat ...

Kumpulan Undang-Undang Jaminan Sosial “TERPENTING & TERBARU”     · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Bagaimana jika terjadi sesuatu yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan Anda, misalnya ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia Yang Tidak Melalui Pemeriksaan Oleh Pejabat Imigrasi Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dapat Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 1 Tahun Dan Atau Pidana Denda Paling Banyak Rp 100Juta. ...

Buku yang ada di hadapan Anda ini adalah buku yang memuat berbagai peraturan dan keputusan perundang-undangan negara kita tentang undang-undang hukum pidana dan undang-undang hukum acara pidana. Memahami dan menaati isi buku ini adalah kewajiban setiap warga negara yang baik dan taat serta sadar hukum. Dengan memahami dan mengamalkannya, berarti kita telah menjadi warga negara yang baik dan “melek hukum”. Sehingga tak akan dapat disesatkan oleh para oknum penegak keadilan di negeri ...