KUHP dan KUHAP merupakan fondasi utama penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025), Indonesia memasuki babak baru pembaruan hukum yang menegas-kan kedaulatan hukum nasional sekaligus menjawab tan-tangan keadilan kontemporer. Buku ini menghadirkan teks resmi dan lengkap KUHP dan KUHAP terbaru dalam ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

Undang-undang Dasar 1945 merupakan fondasi hukum negara Indonesia sehingga warga negara harus mengetahui, memegang teguh, dan mengamalkannya. Dalam kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistim ketatanegaraan. Hadirnya buku ini, menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 45 beserta amandemennya, (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa. ...

Meningkatnya pembangunan di Indonesia, ternyata juga dibarengi dengan meningkatnya kerusakan alam dan pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim. Kondisi ini sangat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu untuk menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, pemerintah melakukan pembaruan terhadap UU No 23 Tahun 1997 ...

Untuk mewujudkan pelayanan public yang maksimal, kehadiran aparatur sipil negara (ASN) sngat dibutuhkan. Bukan sembarang ASN, tetapi mereka yang memiliki komitmen, integritas moral, kompetensi, dan profesionalitas. Sehubungan dengan itu, regulasi yang mengatur ASN perlu diketahui bersama oleh khalayak. Buku ini berisi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Keduanya sangat berperan dalam membentuk ASN yang mampu ...

Kekayaan intelektual menjadi bagian yang memiliki andil paling besar bagi perekonomian negara. Oleh karenanya, setiap produk kekayaan intelektual harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Tanpda Hak Kekayaan intelektual (HKI), pencipta atau penghasil karya intelektual tidak bisa mendapatkan hak eksklusif dan manfaat secara ekonomi dari kekayaan secara optimal. Bahkan, karya tersebut berisiko dibajak atau diakui kepemilikannya oleh pihak lain. ...

Buku ini hadir untuk memeudahkan pihak-pihak yang terkait dengan ketersedian barang/jasa pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, buku ini berisi berbagai aturan, teknis, hingga sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar. Buku ini juga dapat memudahkan anda memahami peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari Perpres No. 54 tahun2010 dan keempat revisinya, hingga yang terbaru, yakni Perpres No.16 tahun 2018. ...

Mempertimbangan bahwa  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan sangat penting guna memperbaiki ...

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa serta profil lengkap Pahlawan Nasional dan Pahlawan Revolusi. ...

PILKADA merupakan pesta demokrasi terbesar bagi negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, wajib hukumnya untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai PILKADA. Buku ini berisi Undang-Undang PILKADA terbaru dan terupdate, Selain itu, buku ini dilengkapi juga dengan peraturan-peraturan mekanisme pelaksanaan PILKADA baik peraturan lama maupun peraturan terbaru. Buku ini akan menuntun Anda untuk memahami pelaksanaan PILKADA secara lengkap dan tuntas, sehingga Anda akan mengikuti ...

Mendirikan organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat termasuk 'bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang mengatur berbagai hal tentang ormas agar selaras dengan tujuan nasional. Buku ini menyajikan undang-undang tentang ormas dan yayasan secara lengkap, baik versi lama maupun terbaru disertai penjelasannya, seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas ...

Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas akan ...

Buku ini membahas beberapa hal pokok dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mencakup hal-hal seperti pengertian PNS,Kedudukan, Tugas, Serta fungsi PNS,  Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri, sistem Rekruitmen Pegawai Negeri, Sistem Penggajian dan Penghargaan Pegawai Negeri, Sistem Karier pegawai negeri, sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri, dan sistem pemberhentian Pegawai negeri, serta berbagai persoalan di bidang kepegawaian. ...

Buku ini mengupas tuntas ketentuan mengenai Ormas dan Yayasan yang berlaku di Republik Indonesia. Harapannya, masyarakat dapat memahami prinsip berserikat dan berkumpul yang diatur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkannya dalam organisasi maupun yayasan tempatnya beraktualisasi diri. ...

Amandemen Uud 1945 Nkri Harga Mati + Perppu Ormas - Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M - Teks Asli Proklamasi - Profil seluruh Presiden dan Wapres RI - Atribut Negara (Dasar & Lambaga Negara, Bendera Negara, Bahasa Negara, Lagu Kebangsaan) - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi - komisi Negara - Tata Urutan Perundang-undangan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Tritura - Supersemar - Perjanjian Sejarah - Peninggalan Sejarah di Indonesia - Lagu Wajib Nasional: dll ...

UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyber law, digunakan Untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun ...