"Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya - Bagan dan Sejarah Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah " ...

Perkembangan hukum di Indonesia saat ini cukup terasa, seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial kemasyarakatan. Berbagai macam penyakit masyarakat menuntut dan mengharuskan hukum bergerak maju sebagai pengendali sosial untuk menjadi garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera. Namun tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor ...

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara agar ...

Buku Perundang-Undangan ini berisikan materi sebagai berikut : 1. Amandemen UU Pilkada Gubernus, Bupati, dan Walikota 2016 2. Amandmeen UU Pemda 2015 3. UU Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan 2014 4. UU Perasuransian 2014 5. UU Aparatur Sipil Negara 2014 6. Amandemen UU Perlindungan Anak 2014 7. UU Hak Cipta 2014 8. UU kelautan 2014 9. UU Perkebunan 2014 10. UU Konservasi Tanah dan Air 2014 11. UU Hukum Disiplin Militer ...

Buku ini merupakan keseluruhan upayakan mengatur KPU, Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya dan DKKP yang masing-masing diberi tugas dalam menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai kesatuan fungsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan. Disamping itu menuju pemilu yang serentak nasioanl agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota yang kompetisi, integritas dan kapabilitas ...

PANCASILA 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...

Amandemen Undang2 Perlindungan Anak: Uuri No. 35 Th 2014 ...

Undang2 Kesehatan Jiwa: Uu Ri No. 18 Th 2014 ...

Undang-Undang Jaminan Produk Halal: UU RI No. 33 Tahun 2014 ...

Undang Undang Konservasi Tanah & Air: UU RI No. 37 Tahun 2014 ...

Amandemen Undang2 Pilkada Gubernur. Bupati&Walikota ...

Undang Undang Hak Cipta, Undang-Undang Republik indonesia nomor 28 Tahun 2014 di lengkapi dengan PP RI No mor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, PP RI nomor 1 tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Grafis. ...

Undang-undang 1945 dan Perubahannya Proses Perubahan (Amandemen) UUD 1945 Tugas dan Wewenang Lembaga-lembaga Negara Struktur Pemerintahan Desa Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK Periode 2014-2019 Butir-butir Pengamalan Pancasila ...

Undang2 Aparatur Sipil Negara Uu Ri No 5 Th 2014 ...

Peraturan Pemilu 2014 : Perundangan Tentang Parpol + Pemilu + Pilpres ...