Masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Papua menjadi isu paling kontroversial dan mendapatkan perhatian serta respons beragam. Secara universal, penerapan prinsip HAM di Papua menjadi lebih dilematis karena konteks ekonomi politik dan dinamika konflik yang dipengaruhi oleh peran dan keterlibatan berbagai aktor dengan multi kepentingan. Masalah penghormatan dan pemenuhan HAM Papua tidak otomatis mudah diimplementasikan. Sementara itu, pemulihan kondisi Papua belum tercapai terutama dalam ...

Buku Mosaik Cendrawasih: Pembangunan dan Kesejahteraan menganalisis secara komprehensif kompleksitas persoalan pembangunan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diberlakukan pada November 2001 merupakan salah satu upaya transformasi konflik untuk mengubah pendekatan keamanan dengan pendekatan pembangunan dan kesejahteraan melalui cara-cara afirmatif berlandaskan prinsip perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua (OAP).   Meskipun Otsus ...

Road Map diplomasi ekonomi difokuskan pada upaya meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional, khususnya meningkatkan kesejahteraan masyarakaat. Hal-hal penting yang dirumuskan di dalam konteks road map ini adalah tiga aspek yang harus menjadi landasan dan tujuan diplomasi ekonomi Indonesia, yakni inklusivitas, lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Tiga aspek ini memiliki prinsip universal yang harus diperjuangkan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, karena ...

Tim LIPI telah menganalisa dan menyusun grand design atau kerangka utama kebijakan luar negeri Indonesia sebagai masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia, khususnya para pihak yang memiliki otoritas dalam melaksanakan hubungan luar negeri, terutama sampai rentang waktu sekitar sepuluh tahun mendatang sejak 2015. Kerangka utama ini merupakan sebuah living document, di mana dokumen ini perlu secara berkala ditinjau kembali sesuai dengan dinamika politik, keamanan dan ekonomi yang terjadi ...