Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 merupakan produk hukum yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perkembangan terakhir kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Perpres No. 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah, penyerapan anggaran negara, dan ...

- Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 - Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa - Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang - Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi - Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Berbentuk Badan Usaha - Bab V Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan - Bab VI Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi Internasional - Bab VII Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya - ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 56 Tahun 1994 tentang Pedoman mengenai Ukuran Dampak penting Keputusan Kepala Bapedal No: Kep-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Soslal dalam Penyusunan Analisis mengenai Dampak Lingkungan Keputusan Kepala Bapedal No. 30 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak ...

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah     Bab I Ketentuan Umum     Bab II Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu     Bab III Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu     Bab IV Hak Memilih     Bab V Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan      Bab VI ...

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Tujuan BAB III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB IV Hak-Hak Korban BAB V Kewajiban Pemerintah dan Masyrakat BAB VI Perlindungan BAB VII Pemulihan Korban BAB VIII Ketentuan Pidana BAB IX Ketentuan Lain-Lain BAB X Ketentuan Penutup 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ...

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100juta. Penanggung jawab alat angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pejabat imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di tempat pemeriksaan Imigrasi dapat dipidana dengan pidana penjara ...

"Buku ini sangat sangat cocok untuk dijadikan pegangan para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah karena memiliki susunan yang sama dengan naskah perpres yang ada di website LKPP" Andik Yulianto, Konsultan E-Procurement & pengelola blog Ipse.blogdetik.com "Buku yang bermanfaat bagi para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah karena memuat alamat dan kontak penting tentang sertifikasi, pelatihan, serta konsultansi pengadaan." Emir Suryo Guritno, SH, Praktisi Hukum Pengadaan ...

Buku ini berisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan empat Amandemen. Buku ini juga menyajikan susunan Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa, hingga susunan kabinet Republik Indonesia dari Kabinet Presidentil sampai Kabinet Indonesia Bersatu II yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan struktur ketatatnegaraan Republik Indonesia. Mulai dari tugas dan wewenang Pemerintah Daerah. Buku ini dilengkapi ...