Buku ini ditujukan sebagai buku teks untuk mempelajari Ilmu Politik Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dan politik hukum atau kebijakan hukum (legal policy) sebagai objek kajian Ilmu Politik Hukum. Sebagai buku pengantar, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan studi kebijakan hukum dalam perspektif Ilmu Politik Hukum dalam berbagai aspek. Buku ini diharapkan dapat: (1) Memberikan pengertian yang benar bagi para pemula studi politik hukum (kebijakan hukum) ...

Aksi terorisme merupakan sebuah aksi yang sangat dikutuk di seluruh dunia tak terkecuali di negara kita ini. Para pelaku teroris merupakan orang-orang kejam yang tak punya rasa kemanusiaan karena aksinya menghabisi banyak nyawa orang demi kepentingan kelompoknya. Terminologi terorisme kanan dipilih untuk membatasi topik kajian pada kelompok teroris yang perilaku terornya dilandasi faktor agama. Tim penulis menghindari pelabelan terorisme atau gerakan radikal pada agama Islam. Hal ini karena ...

Salah satu profesi favorit bagi para lulusan Fakultas Hukum adalah Advokat. Advokat tergolong sebagai profesi yang fleksibel sehingga sangat diminati oleh mereka yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu hukum. Buku ini disusun secara khusus bagi para calon peserta ujian Profesi Advokat. Materi yang dipaparkan tidak hanya berkaitan dengan ujian Profesi Advokat an sich, tetapi juga dasar-dasar materi hukum acara, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ujian Profesi ...

Sukarno dan John F. Kennedy adalah sepasang cahaya di tengah muramnya wajah dunia karena tingginya tensi Perang Dingin. Sukarno menyinari dari Timur, Kennedy menyambutnya di Barat. Keduanya membangun hubungan sebagai sahabat, untuk kemudian bergandengan tangan mewujudkan sebuah mimpi perdamaian dunia tanpa eksploitasi dan imperialisme. Di masa kejayaan keduanya, perseteruan antara Blok Barat dan Timur berusaha diakhiri. Di masa kedekatan keduanya, masalah Irian Barat dapat terselesaikan tanpa ...

Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembangan keilmuan yang lebih luas dan komprehensif.   Buku ini menyajikan metode pengajaran Hukum ...

Sebagai dua negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak perbatasan, baik darat maupun laut. Sebagai konsekuensinya, kedua Negara menghadapi berbagai masalah perbatasan yang perlu dikelola secara benar. Masalah utama yang dihadapi adalah perdagangan ilegal yang dampaknya merugikan Indonesia secara ekonomi, sosial, maupun keamanan. Penelitian yang dilakukan di Entikong (Kalimantan Barat), dan Tanjung Selor (Kalimantan Timur) pada tahun 2017, dimaksudkan untuk ...

Liberalisasi ketenagakerjaan membuka peluang Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk dan bekerja di Indonesia. TKA diperlukan karena keterbatasan ketersediaan tenaga kerja terampil, selain juga adanya kebutuhan untuk menarik investasi asing. Namun meningkatnya jumlah TKA, maraknya TKA illegal, dan penggunaan TKA yang tidak sesuai aturan dikhawatirkan memperparah persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan politik hukum ketenagakerjaan asing yang baik agar TKA benar-benar ...

Buku bunga rampai ini merupakan hasil penelitian tahun 2016 yang dilakukan oleh Tim Otonomi Daerah di Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sebagai upaya untuk mengkaji isu-isu politik lokal, khususnya desentralisasi fiskal asimetri, yang berjudul Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa. Kasus yang diambil dalam kajian ini adalah pengelolaan dana otsus di Aceh dan Papua Barat, serta pengelolaan dana istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga daerah ini memiliki kekhususan ...

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk ...