Pada 1950-an Indonesia bereksperimen menerapkan Demokrasi Parlementer—lazim disebut demokrasi liberal—guna membawa negara baru itu keluar dari berbagai masalah. Namun, selama 1950–1959, perdebatan demi perdebatan tak kunjung padam dan tujuh kabinet silih berganti mengendalikan negeri. Kendati harus diakui bahwa selama periode tersebut Mahkamah Agung punya gigi, jaksa dan hakim bertaji, dan hak asasi manusia dihormati, rongrongan pun muncul. Pada 17 Oktober 1952, dua tank mengarahkan ...

Hadirnya buku ini menyajikan pengetahuan kepada Anda untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan isi UUD 1945 beserta amandemennya (I, II, III, dan IV). Buku ini merupakan paket komplet dilengkapi dengan susunan para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, 7 perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2019-2024 dan masih banyak lagi. ...

Buku ini membahas bagaimana memahami konsep kekuasaan kehakiman di indonesia, tugas dan wewenang hakim dalam lembaga peradilan, serta bagaimana upaya hakim untuk mewujudkan keadilan dalam putusan yang di jatuhkannya. ...

Buku ini menjelaskan tentang teori dan praktik peradilan perdata meliputi bagaimana mengetahui, menangani, dan menyelesaikan perkara perdata perdata di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan di mahkamah agung. ...

Buku ini di susun untuk membantu calon peserta ujian PPAT agar dapat memahami norma norma hukum yang di ujikan dalam bentuk tanya jawab dan soal soal yang pernah di ujikan oleh kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan ...

Buku ini merupakan buku ajar yang terdiri atas 2 (dua) jilid yang diajarkan pada mata kuliah Hukum Islam Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari’ah) dan Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syari’ah, maupun pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Di dalam buku Hukum Islam Jilid Pertama ini berisikan materi-materi mengenai konsep-konsep hukum Islam seperti, peristilahan syari’ah, fikih, hukum dan hukum Islam, pembidangan hukum ...

Fenomena digital marketplace dan sharing economy saat ini semalom dominan. Pengusaha transportasi hanya memberikan gagasannya, membuat aplikasi dan mengundnag orang untuk bergabung dengan aplikasinya. ...

Buku ini menyajikan teori teori penafsiran hukum dan memperkenalkan metode penafsiran hukum yang komprehensif berdasarkan teori hermeneutic circle yang di gagas oleh hans geogr gadamer. Buku ini sanngat berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, praktisi hukum dan lainnya. ...

Buku ini membahas secara tuntas filosofi, pengertian, dasar-dasar pengadaan tanah; pengertian, asasa-asas dan tujuan, kewenangan, penyelenggara, hak kewajiban dan peran serta masyarakat dalam pengadaan tanah untuk umum ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, Profil Kementerian Kabinet Indonesia Maju, Lembaga Setingkat Menteri, dan Profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa. ...

1. Teks Lagu Indonesia Raya 3 Stanza 2. Atlas dan profil lengkap Provinsi-provinsi di Indonesia 3. Profil dan susunan kabinet Indonesia mau Jokowi-Ma'ruf Amin 4. Sejarah Nusantara sejak tahun 400 M 5. Data Geografis Indonesia 6. Teks asli Proklamasi 7. Profil seluruh Presiden dan Wapres RI 8. Atribut Negara (dasar & lambang negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaan) 9. Lembaga-lembaga Negara dan komisi-komisi negara 10. Tata Urutan perundang-undangan 11. Dekrit ...

Buku panduan mengurus sertifikat tanah dan penyelesaian sengketa tanah bisa dijadikan referensi para pelaku bisnis yang berkaitan dengan tanah, akademisi, praktisi hukum serta masyarakat luas pada umumnya. Mengintat permasalahan tanah termasuk rumit, sedangkan manfaatnya termasuk yang fundamental dalam kehidupan. ...

Edisi Kedua buku ini disusun dan diterbitkan dalam situasi pemberantasan korupsi tengah mengalami distorsi antara dua pilihan yang telah berjalan tidak seimbang yang tidak mencerminkan prinsip “balanced probability principle”  antara  strategi pencegahan dan penindakan represif. Distorsi strategi tersebut bukan kesalahan pimpinan KPK, melainkan karena tuntutan masyarakat luas yang lebih menyukai “hasil tangkapan” ikan kakap daripada “tontonan” musik ...

“Saat ini kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi. Bersamaan dengan ini, kehidupan juga semakin kompleks yang mengakibatkan munculnya beragam masalah yang menuntut penyelesaian hukum. Karena itu, siapa pun perlu memahami aturan hukum dan  hak-haknya, setidaknya yang paling mendasar. Buku ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan itu. Berbeda dengan buku hukum pada umumnya, buku ini membahas hukum dengan bahasa sederhana untuk memudahkan masyarakat luas memahaminya. Semoga ...

Buku ini pada mulanya adalah merupakan catatan-catatan lepas dan bahan-bahan kuliah yang penulis siapkan untuk disampaikan dalam matakuliah “Hukum Perdata Islam di Indonesia” (HPI) bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN SU Medan. Selanjutnya bahan-bahan tersebut kembali dikumpulkan dengan perbaikan di sana sini serta penyempurnaan yang disesuaikan dengan Topik Inti Kurikulum Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam tahun 1998. Sebenarnya buku yang membahas hukum perkawinan Islam cukup ...

Perubahan Undang-undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti. Perubahan dilakukan dalam empat tahap melalui mekanisme Sidang MPR. Peruabhan pertama ditetapkan tanggal 19 oktober 1999. Perubahan kedua di tetapkan 18 agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 november 2001, dan perubahan keempat ditetapkan tanggal 10 agustus 2002. Buku ini berisi Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 lengkap dengan ...

Sulit dipungkiri bahwa perkembangan ilmu hukum di Indonesia masih tertinggal dari ilmu-ilmu social lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Ketertinggalan tersebut tentu saja berdampak sangat luas, tidak hanya dalam pola piker para sarjananya, namun juga dalam praktik hukum di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, diperlukan pemikiran hukum yang responsive terhadap persoalan hukum di Indonesia, sehingga para sarjana kita tidak mengadopsi secara taken for ...