Kisah Antasari adalah tragedi yang menjamu kita dengan pelajaran berharga; bahwa pada suatu masa hukum dan politik begitu kisruh berkelindan dan menggejala di Indonesia. Hukum dan politik berkolaborasi dalam sebuah formula bernama “pengadilan naratif”—yaitu suatu sistem peradilan yang hanya berbasis pada prasangka, bukan bukti, di mana prasangka-prasangka itu terus-menerus dikampanyekan... ...

Buku Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia yang ada di tangan pembaca sekarang ini ditulis guna untuk menambah referensi dan pengetahuan semua lapisan masyarakat terutama bagi mahasiswa yang mempelajari Kapita Selekta Hukum Pidana. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari XIV bab yang terdiri dari: BAB I Kapita Selekta Hukum Pidana; Bab II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking); Bab III Kriminalisasi dan Deskriminalisasi dalam Hukum Pidana; Bab IV Pertanggungjawaban Pidana; ...

Etika Profesi Hukum adalah salah satu matakuliah wajib di Fakultas Hukum. Profesi hukum adalah profesi yang terhubung dengan semua aspek kehidupan, karena sejak lahir hingga mati, manusia selalu berhubungan dengan hukum. Profesi hukum juga bersentuhan langsung dengan hak dan kewajiban orang lain. Profesi ini yang menentukan kapan hak seseorang dicabut, dan kapan seseorang harus memenuhi kewajibannya. Karena begitu intim dengan kehidupan umat manusia, maka profesi hukum harus dijalankan ...

Para advokat atau praktisi hukum sudah sepatutnya memiliki keahlian penanganan perkara yang mumpuni sehingga dapat menjadi advokat yang benar-benar berkualitas dan profesional. Guna menunjang kebutuhan tersebut, buku ini menyajikan ilmu-ilmu praktik yang tidak umum diajarkan di Fakultas Hukum. Anda akan mempelajari teknik-teknik menyusun teori kasus atau arah pembelaan untuk persidangan, teknik bertanya kepada saksi atau ahli yang jitu (cross-examination), prinsip dan asas yang wajib dikuasai ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan, Kekhususan, Kedudukan, Cakupan Wilayah, dan Rencana Induk Bab Ill Bentuk, Susunan, Kewenangan, dan Urusan Pemerintahan Bab IV Pembagian Wilayah Bab V Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan Bab VI Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Negara Asing, dan ...

BUKU YANG MENYAJIKAN SEJUMLAH MASALAH AKTUAL YANG TERJADI DI DALAM AKTIVITAS PT YANG MENYANGKUT SAHAM, PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM, BAIK ITU BERDASARKAN APA DIATUR DALAM PERATURAN PER ...

Interpol adalah sebuah organisasi internasional di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan negara-negara. Tujuan organisasi ini adalah untuk melakukan kerja sama di bidang kepolisian yang lebih efektif dalam pemberantasan kejahatan internasional dan transnasional. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang terdiri dari : kejahatan genosida, kejahatan atas kemanusiaan, kejahatan perang, dan ...

Pengadaan barang dan jasa yang merupakan salah satu fase dari siklus pengelolaan barang milik negara/daerah (manajemen aset). Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terkait dengan pelaksanaan fungsi tersebut dibutuhkan adanya barang maupun jasa yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pemerintah Buku ini disusun untuk mengisi ranah akademis maupun praktis terhadap adanya kebutuhan buku mengenai pengadaan barang dan jasa. Materi yang ...

Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia ...

Pembaruan Hukum Pajak Edisi Terbaru Pembaruan Hukum Pajak merupakan buku yang mengkaji secara mendalam Undang-undang Pajak sebagai pelaksanaan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil dari pengkajian tersebut, ternyata hukum pajak merupakan ilmu hukum yang berdiri sendiri terlepas dari hukum administrasi. Sebagai contoh, misalnya; subjek hukum pajak lebih luas daripada subjek hukum administrasi, objek hukum pajak berbeda dengan objek hukum administrasi, dan ...

Materi dalam buku yang berjudul Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah mengalami perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta dalam praktik dan putusan Mahkamah ...

Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, ...

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI GUGATAN PERDATA Buku ini mengajak kita untuk memahami secara komprehensif, bagaimana perjuangan datam proses pemutihan lingkungan hidup dilakukan dalam teori dan praktik di peradilan, serta sejauh mana hakim di Indonesia dapat berperan datam proses tersebut melalui putusan yang dijatuhkannya. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI Buku ini memberikan pengetahuan hukum secara teoretis dan praktis tentang ...

Masyarakat hukum adat, masyarakat adat, masyarakat adat, indigenous people, tribal people, saat ini kerap dibahas oleh berbagai kalangan dan dari berbagai perspektif. Meskipun ditemukan berbagai istilah yang berbeda, namun pada intinya menggambarkan entitas yang sama. Buku ini yang secara khusus menggunakan istilah masyarakat hukum adat mencoba menguraikan upaya pengakuan (rekognisi) yang telah dilakukan negara dalam terhadap masyarakat hukum adat. Buku ini menunjukkan bahwa negara melalui ...

Namun karena hukum tidak tertulis kurang menjamin sedangkan pembuatan perjanjian internasional semakin lama semakin bertambah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk mentransformasikan hukum perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis menjadi hukum tertulis ditambah dengan kaidahkaidah hukum perjanjian internasional yang baru tumbuh dan berkembang dalam satu konvensi. Akhirnya berhasil disahkan dua konvensi tentang hukum perjanjian internasional, yakni; Konvensi ...

Buku Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis Karya Zainal Abidin Bagir, Jimmy Sormin. Membahas perihal Moderasi Beragama, sebagai program resmi pemerintah yang giat dipromosikan dalam beberapa tahun terakhir ini, adalah bentuk kehadiran negara untuk menanggapi realitas keagamaan mutakhir Indonesia. Isu-isu itu mencakup intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama, hingga politisasi dan ancaman kekerasan dari kelompok agama. Bagian Pertama buku ini menggali ide moderasi ...

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Penyederhanaan perizinan. Persyaratan investasi. Ketenagakerjaan dan perlindungan UMKM. • Investasi. • Proyek pemerintah dan Kawasan Ekonomi khusus (KEK). * Upah minimum. • Pengaturan pesangon. • Jaminan ...

Dua topik yang dibahas dalam buku ini, korupsi dan terorisme mencerminkan politik hukum pidana yang celah dilaksanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. Strategi preventif dan represif yang dibangun tidak hanya melalui Undang-Undang, tetapi juga kelembagaannya, KPK dan BNPT. Ide/gagasan penulis telah dituangkan dalam Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Terorisme. Di dalamnya telah diuraikan sejarah singkat perkembangan dua strategi tersebut ...