UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut cyber law, digunakan Untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun ...

Mengupas tuntas Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang RI No 44 tahun 2008 tentang pornografi. Dilengkapi pula penjelasan tentang KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan dan KUHP Buku Ketiga Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan. ...

Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk ...

Buku ini berisi tugas dan wewenang Polri di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi sebagai peraturan organik atau pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2002 ...

Buku ini memberikan warna berbeda tentang Upaya Pemberantasan Korupsi. Selama ini kita mengenal pemberantasan adalah dengan memidanakan pelaku, padahal ada Upaya Pencegahan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Buku ini bukan hanya memberikan gagasan segar dalam Upaya Pencegahan Korupsi, tetapi juga mengesekusi gagasan tersebut. Meski Upaya Pencegahan Korupsi belum populer, tapi warna berbeda ini harus senantiasa digali dan ...

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pada hakikatnya sebagai bagian khusus dari KUHPer. KUHD merupakan salah satu referensi penting di Indonesia selain kodifikasi hukum lain yang telah ada (KUHPer, KUHP dan KUHAP). KUHD berisi tentang perdagangan secara umum; jenis perseroan; bursa perdagangan; ekspeditur atau pengangkutan barang dagangan baik melalui kapal laut, kapal udara maupun perjalanan darat; surat wesel dan catatan lain dalam transaksi perdagangan; asuransi dan pertanggungan pada ...

Buku ini merupakan buku yang menghimpun tiga kitab utama dari undang-undang hukum di Indonesia. Ketiga kitab utama yang terdapat di dalam buku ini ialah sebagai berikut: KUHPer - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

“Mana yang lebih penting, menyeret para koruptor dan memenjarakan mereka, atau melakukan pencegahan korupsi?” Sudah lama kita mengenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun sayangnya, fokus kita sejauh ini hanya pada isu korupsi. Akibatnya, dua yang lainnya (kolusi dan nepotisme) nyaris terabaikan. Padahal potensi dan dampak yang ditimbulkan oleh keduanya sama berbahaya dengan tindak korupsi. Sebenarnya, apa sumber dari ketiga penyakit negara itu? Jawabannya adalah ...

Buku ini ditulis berdasarkan hasil peneliti an yang panjang serta pengalaman penulis selama bertugas di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tersaji di dalamnya uraian lengkap tentang BPK, baik sejarah, dasar hukum, kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan, serta bagaimana BPK melaksanakan tugas-tugasnya. Semua itu ditulis secara populer dengan menunjukkan berbagai contoh hasil pemeriksaan BPK. Sdr. Baharuddin Aritonang merupakan orang yang tepat untuk menuangkan buah pikirannya dalam ...