Buku ini secara umum mencoba merespon dan menyelesaikan isu-isu dalam pengkajian politik islam di Indonesia. Buku ini tidak hanya diletakan di atas penguasaan tiga variabel secara memadai; islam, politik, dan Indonesia, tetapi juga diletakan di atas gejala empiris, termasuk di dalamnya hasil riset kuantitatif, pertimbangan rasional, dan keyakinan (intuisi) yang bersifat kualitatif. Isunya pun tidak hanya kelembagaan negara, tetapi juga kelembagaan di luar negara; dan tidak membahas Islam dan ...

“Kamu gila. Ngelawan arus. Pulang tinggal nama entar."Begitu yang terlontar dari kolega dr. Abdul Mun’im Idries, ketika akhir 1993, dokter forensik ini berani menjadi saksi ahli kasus pembunuhan Marsinah. Kala itu, santer diyakini pejuang buruh ini dihabisi oknum militer ketika militer paling ditakuti dengan penculikan senyapnya. Tapi berani-beraninya Mun’im mengusik tentara. Lalu, apa yang dihadapi Mun’im dan fakta apa yang ia temukan ketika harus terjun pada ...

Cakupan utama buku ini meliputi: manusia dan pengetahuan; filsafat, hukum, dan filsafat hukum; sejarah perkembangan filsafat; aliran dalam filsafat hukum; hukum dan moral; kerangka ilmiah etika profesi; hukum dan keadilan; serta hukum dan kebenaran. ...

Buku ini menyajikan penelitian hukum dalam bentuk, fungsi, dan karakteristik yang berbeda dari penelitian sosial lainnya seperti definisi, nilai penting, dan karakteristik, khususnya antara lain: fokus penelitian; pendekatan yang ada dan dapat digunakan; serta berbagai sumber penelitian baik primer maupun sekunder plus penelitian dalam bidang hukum internasional. Lebih dari itu dijelaskan pula bagaimana melaksanakan penelitian dalam langkah demi langkah, mulai dari pengidentifikasian fakta dan ...

Praktik korupsi di Indonesia sudah merajalela bagaikan gurita. Sebagian pelakunya berhasil dipenjarakan, tapi sebagian lagi masih bisa lolos. Hukum­an fisik saja tidak membuat para koruptor kapok. Apa yang harus dilakukan agar tercipta efek jera? Praktik korupsi menyebabkan rusaknya semua sistem dan sendi kehi­dup­an bernegara. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum juga jadi penghambat pem­bangunan dan memperparah kemiskinan jutaan rakyat Indonesia. Bagaimana sebaiknya korupsi diberantas? ...

“Intelijen adalah misi negara yang mengedepankan aspek aktualisasi kognitif dan kecerdasan inteligensi dalam mengambil keputusan didasarkan pada informasi yang akurat, cepat, tepat, dan terkini. Prinsip-prinsip intelijen demokratik yang dijalankan oleh dinas-dinas intelijen negara yang profesional dan efektif merupakan sendi dasar yang mutlak ditumbuhkembangkan demi terwujudnya keamanan dalam negeri. Demikian pula halnya dengan penyebaran komunikasi dan informasi yang berbasiskan ilmu ...

Komentar Para Tokoh Hukum Indonesia 1.    Prof. DR. Moh. Mahfud MD, SH (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) "Mafia peradilan (Judicial corruption) sudah menjadi biasa dalam proses peradilan. Dr. R.H. Soetomo merasakan bahwa mencari keadilan itu tiaak muaah. Pengalamannya menembus belantara hukum, liku-likunya terlalu panjang, rumit dan melelahkan. Dengan tekad dan ketabahan yang aknirnva dimenangKannya meskipun sampai kini belum tuntas." 2.   ...

"Tidaklah bisa kita mengatakan bahwa kita berjuang untuk kepentingan rakyat, kalau dalam praktiknya tindakan kita justru mengganggu, apalagi melukai hati rakyat." Jenderal Besar Dr. A. H. Nasution *** "Gerilya" merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol "guerrilla" yang secara harafiah berarti "perang kecil". Taktik ini diyakini pertama kali dilontarkan oleh ahli militer Cina, Sun Tzu yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu. Ide dasarnya ...

Sistem Politik Lokal (SPL) dimana Dinamika Politik Lokal (DPL) inklusif didalamnya, sangat kasuistis, karena sesuai dengan irama Otonomi Daerah (Otda), maka setiap daerah Tingkat I dan II, mengalami dinamika politiknya masing-masing. Namun demikian, ada sejumlah rujukan yang dapat digunakan untuk uji empiris, guna mendapatkan gambaran yang relatif utuh dari setiap DPL tersebut. ...

"""Sejarah Aceh telah banyak diwarnai oleh kekerasan! Sejak pemberontakan Daud Beureueh 1953 hingga Hasan Tiro 1976, tak sedikit korban nyawa terbilang, tak kurang harta melayang. Sementara itu, tak kurang pula upaya yang dijalankan pemerintah untuk menyelesaikan konflik itu, mulai dari era Soekarno, Soeharto, Habbibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY-JK. Serangkaian kebijakan desentralisasi, berupa pemberian keistimewaan dalam bidang ekonomi dan sosial budaya, tak kunjung mampu menyelesaikan ...

Buku ini memberi penjelasan yang menyeluruh tentang ruang lingkup dan aspek-aspek hukum dagang. Dibahas secara mendetail dan sistematis yang dituangkan dalam kalimat dan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan baik mahasiswa fakultas hukum S-1, S-2 sampai praktisi dan masyarakat yang ingin mengetahui hukum dagang. ...

Mendukung terbitnya buku ini. Penjelasannya sangat lengkap bahwa memang kita, Indonesia, berada di bawah telapak kaki yahudi AS. Dengan kondisional begitu, keharusan revolusi menjadi keniscayaan, maka hantam terus Gi!. Hariman Siregar Tokoh Malari 1974 Sangat baik dan dahsyat buku yang di tulis Bung ES ini untuk dibaca kaum muda yang masih bersih dan berani demi Indonesia lebih baik. Buku ini akan menjadi inspirasi segar untuk melawan kebodohan pengelola negara dan partai politik ...

Ditengah-tengah komitmen bangsa  Indonesia menggelorakan Reformasi Nasional yang bergulir sejak tahun 1998, TNI dinilai sebagai salah satu komponen bangsa yang secara kongkret telah berhasil melaksanakan Reformasi Internalnya. Buku ini membahas bagaimana Reformasi TNI sebagai sebuah proses mundurnya militer dari politik yang berlangsung di tengah perubahan masyakarat global maupun nasional. Reformasi TNI berlangsung di ruang hampa (invacum social system), Reformasi TNI bahkan berlangsung ...

Kehadiran pendekatan ekonomi kepada hukum ini menjadi salah satu metode dan upaya memahami kompas hukum. Melalui cara dan dimensi yang berbeda, pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi (Law dan Economics) dapat secara luas mencermati, menaraf, bahkan pada titik-titik tertentu melihat apa-apa saja yang dapat dianggap sebagai hukum. Untuk mempermudah proses pencermatan hukum melalui perspektif ini, dihadirkan beberapa contoh seperti pengesahan perkawinan homoseksual di ...

Pemberantasan korupsi di indonesia masih dianggap belum efektif oleh sejumlah kalangan. Hal ini terkait dengan realitas bahwa pemberantasan korupsi selama ini, termasuk di KPK, lebih dilihat sebagai persoalan hukum, ketimbang dari persoalan lain, seperti ekonomi dan kebudayaan. Meski upaya KPK ini telah sedikit mengalami pergeseran, tetapi pemberantasan korupsi yang dilakukan masih lebih bersifat represif, bukan preventif. Padahal idealnya, korupsi harus dilihat dari berbagai sisi. Alasanya, ...

Buku ini menyajikan analisis karakter hukum lelang sebagai suatu jual beli, yang memiliki karakter hukum khusus, yang selalu digunakan diantaranya dalam penegakan hukum, seperti penjualan barang jaminan bank, penjualan barang-barang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perolehan barang melalui penjualan lelang merupakan perolehan hak berdasarkan Pasal 584 yang paling sempurna, karena barang yang dijual telah melalui prosedur hukum mulai dari pengikatan kredit, pembebanan hak ...