Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

Buku ini membahas kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum, sehingga lebih sistematis, komprehensif, mendalam, dan bernuansa praktis dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang juga membahas tentang hukum kontrak. Keseluruhan materi yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, mencakup: 1) istilah dan pengertian-pengertian dasar kontrak dan hukum kontrak; 2) fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak; 3) subjek dan objek hukum kontrak; 4) ...

Masalah lingkungan hidup secara formal baru menjadi perhatian dunia setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 Juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan United Nations Conference on Human Environment. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional, maupun ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Dalam edisi kali ini penulis mencoba menyajikan kitab KUHP dan KUHAP ke dalam sebuah buku kecil yang ekonomis dan praktis untuk dibawa bepergian. Sebagai cetakan terbaru, penulis juga telah menyertakan revisi-revisi yang pernah dilakukan terhadap kitab hukum tersebut. Selain itu penulis juga telah menambahkan beberapa undang-undang terbaru sebagai tambahan referensi untuk pembaca. Dengan menggabungkan kedua kitab tersebut dengan beberapa undang-undang lainnya ke dalam satu buku kecil ...

Buku ini hadir di tengah kelangkaan referensi ilmu hukum di Indonesia yang didominasi informasi praktis ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku ini akan sangat membantu pemahaman hukum baik bagi yang sedang memulai maupun yang hendak mengembangkan ilmu hukum.   Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran ...

Paradigama baru dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang (money laundering), yang semula mengejar pelaku diubah menjadi "follow the money atau mengikuti aliran uang" atas hasil tindak pidana. PPATK sebagai lembaga yang mendapat amanat UU TPPU untuk mencegah dan memberantas money laundering dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama penyedia jasa keuangan, regulator, penegak hukum, instansi yang memiliki fungsi penyidikan, lembaga swasta, serta kerja sama dengan negara lain ...

Buku yang menyajikan gambaran singkat perjalanan hidup Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta. Dr. Deliar Noer, penulisnya, menguraikannya dari ber bagai sisi: kedudukannya dalam keluarga di Sumatera Barat, hubungannya dengan berbagai kalangan saat belajar di negeri Belanda (1921-1932), hingga perjuangannya di dalam dan di luar negeri untuk menggapai kemerdekaan In donesia. Deliar Noor, pakar ilmu politik yang di masa hidupnya (1926-2008) sangat akrab dengan Bung Hatta, menempatkan ...

Saat ini di negara kita sedang berlangsung perusakan dan pencemaran lingkungan yang masih melalu pembalakan liat, penambangan, pembukaan lahan perkebunan, pembabatan hutan bakau, pembuangan limbah pabrik, dan kegiatan distruktif lainnya. Lantas siapa yang berhak mengajukan gugatan ketika masalah seperti ini timbul: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, atau organisasi lingkungan hidup? Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun ...

Sengketa selalu timbul kapan saja dan dimana saja pada saat dua buah kepentingan tidak dapat diakomodasikan secara bersama-sama dan sudah pasti tidak akan mungkin menghasilkan keputusan kemenangan di kedua belah pihak. Salah satu pihak harus menurunkan tuntutannya agar didapat suatu keseimbangan di antara kedua kepentingan dari pihak yang bersengketa. Singgungan atau gesekan antara dua pihak atau dua kepentingan tidak saja terjadi di masyarakat pada umumnya, tetapi juga bisa terjadi pada ...

Transplantasi ginjal merupakan terapi paripurna bagi penderita gagal ginjal terminal. Penambahan kasus gagal ginjal terminal tidak sebanding dengan donor yang tersedia. Akibat minimnya donor ginjal, sebagian orang memanfaatkan peluang ini dengan mengkomersiilkan ginjalnya. Bagi resipien yang ingin mendapatkan donor dengan cepat, para keluarga pasien pergi ke tempat transplant tourism untuk mendapatkan organ tubuh yang diperlukan secara illegal. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ...

Sudah sejak lama persoalan negara hukum dan hak asasi manusia, selalu diperbincangkan dikalangan ahli-ahli hukum ketatanegaraan dan dikalangan para pemikir-pemikir politik. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia, namun berabad-abad lamanya konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap ideal tersebut, selalu menjadi perdebatan. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman terhadap hak asasi manusia ...

Aspek Pertanggungjawab Notaris ...

<body> <p>Buku yang singkat ini sekiranya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan tulisan dalam bahasa Indonesia tentang ilmu pengetahuan hukum. Buku ini dapat dipergunakan oleh para mahasiswa Perguruan Tinggi bagian Hukum, Notaris, dan bagian sosial ekonomi, para Hakim, para Pengacara, dan para Notaris.</p> <p>Yang ditinjau dalam buku ini adalah mengenai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia serta hal-hal yang terkait masalah ...

Setiap orang yang belajar Ilmu Hukum (Dogmatika Hukum) sudah barang tentu pernah mendengar atau mempelajari hukum sebab dogma negara hukum (asas negara hukum) merupakan salah satu dogma utama dalam ilmu hukum. Sebagai asas yang bersifat pokok, asas negara hukum sudah barang tentu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengajaran Ilmu Hukum, termasuk di Indonesia.Secara sederhana, asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk ...

Topik pengadaan tanah masih menjadi isu hangat hingga saat ini, apalagi Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum ingin mengubah Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 jo. Nomor 36 tahun 2005 karena dianggap menghambat dan memperlama kelancaran pembangunan infrastruktur, terutama dalam pembebasan tanah untuk jalan tol. Praktek pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dahulu disebut pembebasan tanah) masih saja pihak rakyat pemilik tanah yang terkena lokasi pembangunan berada dalam posisi ...

BAGIAN PERTAMA tentang ASURANSI PADA UMUMNYA   Dalam Bagian Pertama tentang Asuransi Pada Umumnya terdiri atas 4 (empat) Bab masing-masing Bab I menguraikan landasan hukum asuransi, sejarah singkat asuransi, pengertian asuransi, tujuan asuransi, prinsip asuransi, jenis asuransi dan asuransi sosial. Bab II menguraikan asuransi rangkap dan reasuransi. Bab III menguraikan perjanjian secara umum mengenai berbagai asas kebebasan berkontrak, konsensualitas, kepastian hukum ...

Buku ini dimaksudkan untuk memamparkan berbagai perkembangan garis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang DPRD dan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pada masa awal kemerdekaan, masa orde baru maupun pada masa orde reformasi, karena dilihat dari pendekatan historis (historical approach) hubungan DPRD dengan Kepala Daerah telah mengalami pasang surut sejalan dengan pergeseran politik hukum otonomi dari desentralistik kepada sentralistik, maupun dalam ...