Kehadiran pendekatan ekonomi kepada hukum ini menjadi salah satu metode dan upaya memahami kompas hukum. Melalui cara dan dimensi yang berbeda, pendekatan ekonomi kepada hukum di dalam hukum dan ekonomi (Law dan Economics) dapat secara luas mencermati, menaraf, bahkan pada titik-titik tertentu melihat apa-apa saja yang dapat dianggap sebagai hukum. Untuk mempermudah proses pencermatan hukum melalui perspektif ini, dihadirkan beberapa contoh seperti pengesahan perkawinan homoseksual di ...

Membahas secara ringkas makna, sumber, sifat, dan tujuan hukum, memahami dan mengerti berbagai proses peradilan perkara pidana, penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pra-peradilan dan penuntutan, surat dakwahan, eksepsi, upaya hukum, banding dan peninjauan kembali, hak-hak tersangka/terdakwah, serta berbagai tips dalam menghadapi hukum pidana. ...

"Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolok ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuri dis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan mengenai kode etik dalam profesi hukum yang dituangkan dalam aturan yang bersifat normatif, tertulis, dan memiliki kekuatan ...

Sosiologi politik pada dasarnya membahas berbagai peristiwa atau gejala sosial, termasuk gejala politik di antara hubungan manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan-yang tidak saja sekedar memotret gejala dan fakta, tetapi melihat bagaimana gejala dan fakta tersebut saling berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik. Munculnya berbagai peristiwa atau gejala sosial kemasyarakatan termasuk gejolak bernegara-sosial dan politik-sebagai dampak dari ...

Sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan jaman. Diperlukan suatu sistem politik yang memiliki kapabilitas yang kuat sehingga dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari dengan berbagai tekanan yang datang dari dalam maupun luar dapat berupa tuntutan dan dukungan akan membawa suatu sistem politik menjadi kuat atau sebaliknya menjadi lemah. Indonesia sebagai suatu bangsa yang kuat ...

Pemberantasan korupsi di indonesia masih dianggap belum efektif oleh sejumlah kalangan. Hal ini terkait dengan realitas bahwa pemberantasan korupsi selama ini, termasuk di KPK, lebih dilihat sebagai persoalan hukum, ketimbang dari persoalan lain, seperti ekonomi dan kebudayaan. Meski upaya KPK ini telah sedikit mengalami pergeseran, tetapi pemberantasan korupsi yang dilakukan masih lebih bersifat represif, bukan preventif. Padahal idealnya, korupsi harus dilihat dari berbagai sisi. Alasanya, ...

Buku ini menyajikan analisis karakter hukum lelang sebagai suatu jual beli, yang memiliki karakter hukum khusus, yang selalu digunakan diantaranya dalam penegakan hukum, seperti penjualan barang jaminan bank, penjualan barang-barang yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Perolehan barang melalui penjualan lelang merupakan perolehan hak berdasarkan Pasal 584 yang paling sempurna, karena barang yang dijual telah melalui prosedur hukum mulai dari pengikatan kredit, pembebanan hak ...

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Buku ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan kewajiban perpajakan yang baik dan benar dengan mengemukakan contoh kasus dan penerapan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru. Berbagai macam uraian dan penerapan terhadap ...

Penerapan beban pembuktian yang ditentukan dalam perundang-undangan secara ketat dimaksudkan agar terhindar dari kesewenang-wenangan dari perilaku penguasa maupun hakin dalam penerapannya. Karena itu, dalam mencari keadilan dan kepastian huku, dalam falsafahnya berkeinginan untuk mengedepankan keadilan dan kepastian hukum sehingga tercapai tujuan yang lebih jauh dari setiap sistem peradilan, yakni mendekatkan keadilan yang sesungguhnya yang tercermin dalam putusan peradilan. Karena itu, rezim ...

Isi LENGKAP: Dokumen Catatan Sipil: Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Pindah. Kartu Kuning (AK/I), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Paspor, Visa. Perkawinan, Perceraian, Wasiat, Pencatatan Kematian, Pemakaman, dll. Dokumen Izin Usaha dan Industri: Dokumen Pengurusan PT, CV, Firma, Yayasan, Koperasi, ...

Dalam beberapa dekade kita melihat berbagai fenomena kehidupan yang menghasilkan berbagai tindakan manusia yang begitu beragam satu sama lain saling memiliki prinsip sendiri-sendiri, yang akhirnya berujung terjadinya pertarungan antar nilai. Konsekuensinya berbagai prinsip hidup yang dianut dan yang diyakini itu telah melahirkan bermacam tipe pemikiran dengan tujuan masing-masing setiap orang terbentuk sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Demikian juga lebih ...

Putusan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan produk penafsiran oleh Hakim Konstitusi. Putusan penemuan hukum berwajah ganda. Pada satu sisi, putusan penemuan hukum merupakan upaya positif dan konstruktif untuk menegakkan norma konstitusi dan melindungi keadilan konstitusional. Pada sisi lain, putusan penemuan hukum menunjukkan Hakim Konstitusi melakukan judicial activism dan ingin Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga negara superbody. ...

Buku ini membahas kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik dan praktik hukum, sehingga lebih sistematis, komprehensif, mendalam, dan bernuansa praktis dibandingkan dengan buku-buku lainnya yang juga membahas tentang hukum kontrak. Keseluruhan materi yang berkualitas ini tertuang dalam beberapa pokok bahasan, mencakup: 1) istilah dan pengertian-pengertian dasar kontrak dan hukum kontrak; 2) fungsi filosofis, yuridis, dan ekonomis kontrak; 3) subjek dan objek hukum kontrak; 4) ...

Buku ini mengulas tentang Hukum Kepailitan setelah diberlakukannya Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1998 yang lalu , yang banyak menuai kritik dan menimbulkan keenganan para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum Kepailitan, Undang-Undang ini telah melakukan banyak perubahan dan trobosan baru, sehingga dapat dilihat begitu meningkatnya perkara kepailitan yang masuk ke Pengadilan ...

Dalam edisi kali ini penulis mencoba menyajikan kitab KUHP dan KUHAP ke dalam sebuah buku kecil yang ekonomis dan praktis untuk dibawa bepergian. Sebagai cetakan terbaru, penulis juga telah menyertakan revisi-revisi yang pernah dilakukan terhadap kitab hukum tersebut. Selain itu penulis juga telah menambahkan beberapa undang-undang terbaru sebagai tambahan referensi untuk pembaca. Dengan menggabungkan kedua kitab tersebut dengan beberapa undang-undang lainnya ke dalam satu buku kecil ...

Buku ini hadir di tengah kelangkaan referensi ilmu hukum di Indonesia yang didominasi informasi praktis ketentuan peraturan perundang-undangan. Buku ini akan sangat membantu pemahaman hukum baik bagi yang sedang memulai maupun yang hendak mengembangkan ilmu hukum.   Hans Kelsen (1881-1973) adalah salah satu pemikir besar dunia dalam bidang hukum. Pemikiran Kelsen merupakan salah satu momentum diakuinya hukum sebagai ilmu tersendiri yang berbeda dengan ilmu lain. Pemikiran-pemikiran ...

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sedang diupayakan, tidak jarang dengan hasil yang memprihatinkan. Seberapa jauh Disiplin Hukum mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dengan tolak ukur Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan? Sebenarnya, sistem sosial yang partriarkis serta sistem kapitalisme global telah mengakibatkan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan dalam hubungan antara anggota masyarakat pada umumnya, khususnya hubungan antar pria dan perempuan. ...

Bernegara itu seharusnya bermartabat. Berpolitik itu semestinya beretika. Dan amanah sudah seharusnya ditunaikan dengan jujur dan adil. Sudah sepatutnya kita belajar dari kesalahan dan pengalaman yang membelit-belit bangsa ini. Dengan begitu, generasi penerus akan siap menjadi pemimpin bangsa yang amanah, beretika, dan bermartabat. Itulah sebagian pesan yang disampaikan melalui suara anak bangsa, sebagaimana tersurat dalam kutipan pernyataan tokoh-tokoh berikut ini. “Jika dulu yang ...

Aspek Pertanggungjawab Notaris ...