Buku ini mengkaji secara utuh dan menyeluruh ruang lingkup hukum kepailitan, dimulai dari pengantar hukum kepailitan, kepailitan perorangan, kepailitan bagi suami istri, dan kepailitan badan hukum, sampai pada akibat dan prosedurnya. Disamping itu, dipelajari tentang keberadaan dan kompetensi pengadilan niaga sebagai lembaga penegak hukum di bidang kepailitan, serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan. Buku yang berkualitas ini patut dibaca ...

"Yang saya soroti dari buku ini adalah janji SBY untuk membangun demokrasi melalui kebijakan antidiskriminasi. Akan tetapi, di masa SBY, kebijakan yang diskriminatif dan antipluralisme sangat menonjol, khususnya dalam bidang agama. Terutama terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas. Indikator: Pengabaian hak-hak sipil para penghayat kepercayaan, penyerangan terhadap Ahmadiyah, penutupan gereja-gereja Kristen, dan penangkapan para pimpinan aliran-aliran baru: Lia Eden, Al-Qiyadah, dan ...

Kata “kasus korupsi” dan “pemberantasan kasus korupsi” sekarang ini sangat sering terdengar dan dibicarakan. Dalam buku ini dibahas banyak materi yang berkaitan dengan kasus korupsi serta pemberantasannya, antara lain : - Pembahasan mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. - Pembahsan mengenai Pegawai Negeri Sipil, subjek tindak pidana korupsi, ...

"Berisi kumpulan istilah dalam undang-undang terhitung sejak tahun 1945-2008, penyusunan secara alfabetis, memuat lebih dari 3700 istilah ...

Buku ini secara lengkap mengkaji Hukum Kepegawaian Di Indoneasia mulai dari Format Lembaga Kepegawaian Di Indonesia; Pengertian, jenis, kedudukan, kewajiban, dan hak PNS; Etika PNS; Netralitas PNS; Manajemen Kepegawaian; Manajemen Pegawai daerah; Evaluasi Kinerja PNS; Prosedur Penjatuhan disiplin PNS; dan Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Kepegawaian Indonesia. Merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkini dan kaidah hukum kepegawaian dan Lulus Penilaian Dikti Tahun 2007 ...

Penuntun Praktis Membuat Pledoi Membuat pledoi atau pembelaan dalam suatu perkara pidana bagi orang awam sepertinya tidak mungkin. Karena selain bahasa hukumnya susah, pembuat pledoi harus dituntut adanya sistematika berpikir. Selain itu pihak yang mengalami musibah selalu berpandangan bahwa yang dapat dan boleh membuat pledoi harus dituntut untuk menguasai ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya. Kenyataan seperti itu dialami banyak pihak yang berperkara. Perkara zamannya telah berubah, sehingga ...

Dalam edisi bahasa Inggris ini, Miranda Goeltom, deputi senior Bank Indonesia, membahas secara komprehensif perkembangan sektor moneter, perbankan, dan finansial Indonesia. Selain itu ia juga membicarakan sektor riil, tenaga kerja, dan area lainnya berdasarkan pengalamannya sebagai dosen, peneliti, dan pejabat di kantor Menko Ekuin. Buku ini mencoba menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas. Dengan pendekatan ini, akademisi dan pembuat kebijakan bisa saling melengkapi. Pengalaman ...

Tanah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan papan dan pangan yang merupakan sumber daya alam yang langka itu rentan diperebutkan oleh berbagai pihak dan hal itu akan memicu konflik yang bersumber pada perbedaan kepentingan, nilai, data, dan sebagainya. Menyelesaikan permasalahan tanah tidaklah sederhana karena kompleksitasnya yang menyangkut berbagai aspek antara lain ekonomi, sosial dan budaya. Buku ini menawarkan alternatif pemikiran untuk memahami permasalahan ...

Buku yang pertama menyajikan teori mengenai norma hukum, jenis dan hierarki, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan bagian kedua akan membahas mengenai proses dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembagian materi dalam buku 1 berdasarkan bab per bab adalah sebagai berikut: I. Peristilahan dan Ruang Lingkup Bahasan, II. Norma Hukum, III. Norma Hukum Dalam Negara, IV. Sistem Norma Hukum ...

Buku ini hadir sebagai respons atas semakin pesatnya perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, di mana pemahaman komprehensif terhadap aspek hukum yang mengiringi dan menjaga kemurnian kandungan syariah produk hasil lembaga ekonomi Islam menjadi sebuah keh ...

Saat ini banyak masalah penggusuran muncul antara masyarakat dengan pemerintah, terutama penggunaan tanah untuk kepentingan umum seperti jalan, kanal, taman, dan sebagainya. Tarik menarik kepentingan antara pemilik tanah dengan pemerintah berkisar pada ketidaksetujuan, persoalan besarnya ganti rugi, bahkan pada soal kualitas hidup pemilik tanah yang dilepas/dicabut haknya. Pengadaan tanah menjadi persoalan berbelit, rumit, butuh waktu panjang dan bahkan mengalami jalan buntu. Buku ini berupaya ...

Buku ini berisi uraian mengenai perkembangan hokum acara perdata yang terjadi pada masa sepuluh tahun terakhir pada masa reformasi. Pekembangan hukum acara perdata yang disajikan dalam bentuk tabel dan didukung dengan sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung. Buku ini layak dijadikan rujukan untuk memeahami perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang terjadi dalam sejumlah kasus, nampaknya ...

Bahan pendalaman keterampilan beracara dalam buku ini dipaparkan dalam bagan-bagan yang isinya memuat berbagai aspek hukum. Meskipun hukum acara dalam perselisihan hubungan industrial adalah bersifat “lex specialis: akan tetapi pemahaman berbagai aspek hukum acara di peradilan umum dapat menjadi pedoman untuk mendukung efektivitas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ...

Dimotivasi oleh langkahnya kajian tentang negara dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, dan didasarkan pada penelitian mendalam, penulis menuangkan hasilnya dalam buku ini. Buku ini mencakup tema-tema seputar: Hubungan agama, negara, dan hukum. Prinsi ...

Buku ini menghadirkan sejumlah aspek legal perbankan dan perasuransian syariah, seperti hukum kontrak yang melandasi transaksi syariah, pengaturan mengenai struktur kelembagaan dan operasional syariah, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan ...

Buku ini ditulis seorang pakar hukum ini menawarkan seputar hukum pidana;asas legalitas sebagai ukuran adnya delik; sejarah KUHP di Indonesia; sekelumit perbandingan hukum adat pidana Sulawesi Selatan; common law; hukum pidana Eropa Barat dan negara sosilais; penafsiran undang-undang pidana; lingkungan kuasa berlakunya KUHP; tempat dan waktu delik; dasar peniadaan pidana; teori tentang sebab dan akibat (causaliteit);delik dan pertanggungjawaban pidana; teknik perumuasn deli menurut KUHP ...

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi. ideologi negara. perekonomian. keuangan negara. moral bangsa. di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan ...

Pembagian materi dalam buku 2 berdasarkan bab per bab adalah sebagai berikut: I. Ketentuan Umum, II. Asas Peraturan Perundang-undangan, III. Materi Muatan, IV. Perencanaan Penyusunan Undang-Undang, V. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., VI. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang- Undang, VII. Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah, VIII. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, IX. Pengundangan dan Penyebarluasan, X. Partisipasi Masyarakat, ...

Buku ini memuat ulasan tentang Undang-Undang Pasar Modal serta sanksi dan prosedur bermain di pasar modal. ...