Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan ...

Peraturan Presiden No. 54/2010 merupakan produk hukum terkini yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Perpres ini sangat penting karena menjadi acuan resmi yang menggantikan aturan yang selama ini berlaku yakni Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. Keppres No. 80/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 ...

Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka ...

Indonesia telah mencetak 'prestasi' karena telah menjadi negara terkorup kedua di Asia. Jumlah koruptor memang kelewat banyak di negara ini. Pun, korupsi sepertinya sudah membudaya dari generasi ke generasi. Buku ini berupaya membuka mata kita agar lebih mengenali peraturan anti-korupsi di negara sendiri. Buku ini memuat Undang-Undang No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi disertai ketentuan-ketentuan lain yang relevan dengan fenomena korupsi di Indonesia. Sebut saja UU RI Nomor 31 ...