- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009    ...

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan fungsinya birokrasi pelayanan umum menyusun serangkaian mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh oleh ...

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan. melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama. bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja sama secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu. perlu pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Untuk itu. pemerintah perlu mengesahkan ...

Dilengkapi dengan UU No. 44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit ...

Amandemen Uu Peradilan Tata Usaha Negara ...

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 ...