Menjunjung tinggi dan melindungi HAM dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi tanggung jawab semua pihak terutama negara. Di dalam Sila II Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah diamanahkan tentang HAM sebagai hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Oleh karena itu pembudayaan hak asasi manusia tidak boleh berhenti pada kurun waktu tertentu, tetapi harus berlanjut seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan ...

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak individual yang paling hakiki, yang secara kodrati melekat di dalam episentrum otoritas pribadi yang merdeka sebagi insan makhluk ciptaan Tuhan; termasuk tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan. Mencabut dan mengekang hak asasi manusia seseorang sama halnya dengan menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan-Nya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penahanan—tersangka atau terdakwa, para pihak yang memiliki kewenangan harus mematuhi ...

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan ...