Perubahan Undang-undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan, bukan untuk mengganti. Perubahan dilakukan dalam empat tahap melalui mekanisme Sidang MPR. Peruabhan pertama ditetapkan tanggal 19 oktober 1999. Perubahan kedua di tetapkan 18 agustus 2000, perubahan ketiga ditetapkan tanggal 9 november 2001, dan perubahan keempat ditetapkan tanggal 10 agustus 2002. Buku ini berisi Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 lengkap dengan ...

Buku ini memuat UUD 1945, Amandemen I-IV dengan Penjelasannya (Lengkap Bagian-Bagian yang Diamandemen), Proses dan Perubahan Amandemen, Pancasila, Sumpah Pemuda, Teks Proklamasi dan Piagam Jakarta, profil lengkap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa serta profil lengkap Pahlawan Nasional dan Pahlawan Revolusi. ...

Buku Himpunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sangat tepat dijadikan pedoman bagi para pelaksana pengadaan barang/jasa di Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan semua instansi yang melakukan proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dana APBN/APBD, juga oleh para penyedia barang dan jasa baik perusahaan swasta maupun perorangan. Dilengkapi dengan Highlight warna agar mudah dipahami. ...

"Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya - Bagan dan Sejarah Undang-Undang Pemerintah Daerah di Indonesia - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah " ...

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara agar ...

Korupsi merupakan suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana ...

- Sejarah Nusantara Sejak Tahun 400 M. - Teks Asli Proklamasi. - Profil Seluruh Presiden dan Wapres RI. - Foto dan Profil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) "Berdasarkan Reshuffle Kabinet Terakhir." - Atribut Negara (Dasar & Lambang Negara; Bendera Negara; Bahasa Negara; Lagu Kebangsaaan). - Lembaga-lembaga Negara dan Komisi-komisi Negara. - Tata Urutan Perundang-undangan. - Dekrit Presiden 5 Juli 1959. - Tritura. - Supersemar. - Perjanjian Sejarah. - Lagu ...

Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar hukum negara. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya setiap warga negara Republik Indonesia mengetahui dan memegang teguh UUD 45 serta bertindak dan perperilaku sesuai hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan begitu, negara kesatuan Republik Indonesia akan tumbuh menjadi negara yang damai, makmur, dan aman sentosa. Berbekal buku ini, Anda akan mampu mengetahui dan memahami isi UUD 45 beserta amandemennya yang  terus disempurnakan ...

- Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2012 - Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa - Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang - Bab III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi - Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Berbentuk Badan Usaha - Bab V Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan - Bab VI Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi Internasional - Bab VII Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya - ...

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah     Bab I Ketentuan Umum     Bab II Asas, Pelaksanaan, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu     Bab III Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu     Bab IV Hak Memilih     Bab V Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan      Bab VI ...

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB I Ketentuan Umum BAB II Asas dan Tujuan BAB III Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga BAB IV Hak-Hak Korban BAB V Kewajiban Pemerintah dan Masyrakat BAB VI Perlindungan BAB VII Pemulihan Korban BAB VIII Ketentuan Pidana BAB IX Ketentuan Lain-Lain BAB X Ketentuan Penutup 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ...

"Ada pelajaran yang harus diingat untuk mereka yang mau belajar," kata Osama bin Laden kepada John Miller dua tahun yang lalu. "Uni Soviet masuk ke Afganistan pada minggu terakhir tahun 1979. Dan dengan pertolongan Allah, bendera mereka dilipat beberapa tahun kemudian, dan dilemparnya dengan kehinaan. Setelah itu tidak ada lagi yang dinamakan Uni Soviet".Inilah buku yang membawa Anda untuk memahami Perang Afganistan, yang penuh intrik. Dikupas tuntas dalam sajian singkat dan padat. Sejumlah ...