Dana desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan pada dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dana ini dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Setiap Desa. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Di samping itu, segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.