PEMISAHAN kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia membuat prinsip checks and balances, supremasi konstitusi, dan kepatuhan pada prinsip hierarki norma tidak bekerja secara ideal. Desain konstitusional baru tersebut yang meletakkan pengujian perda sebagai lingkup kewenangan Mahkamah Agung telah mengikis kesempatan norma-norma yang dikandung suatu perda untuk bisa diuji konstitusionalitasnya berlandaskan UUD 1945. Buku ini, yang diangkat dari disertai Ismail Hasani, menawarkan pemodelan baru mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sebagai respons terhadap keberadaan perda-perda intoleran-diskriminatif. Perda-perda tersebut hingga kini belum memperoleh penyikapan ketatanegaraan dan masih menjadi instrumen palembangaan diskriminasi. Pembaca diajak memahami betapa mendesak perubahan yang harus dilakukan demi menegakkan integritas hukum Indonesia.