Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak dikelola dengan baik ditambah dengan dampak dari perubahan iklim berimplikasi pada meningkatnya frekuensi bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penduduk perdesaan yang kehidupan dan penghidupannya bergantung pada kondisi sumber daya alam dan lingkungan akan sangat terpengaruh oleh kondisi ini. Oleh karenanya, resiliensi sangat diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan dan keberlangsungan penghidupan.

Kapasitas dalam bentuk sumber daya yang dimiliki penduduk serta dukungan kebijakan maupun program akan menentukan tingkat resiliensi penduduk. Berbagai kerangka atau model telah dikembangkan menyeseuaikan konteks sistem sosial ekologi, misalnya the disaster resilience of place atau model DROP, community based resilience analysis  atau CoBRA, dll. Beberapa model yang dikembangkan telah menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan program dalam mendukung terciptanya resiliensi. Namun, berbagai model dan kerangka terdahulu belum sepenuhnya dapat menjawab permasalah penting, seperti (1) bagaimana tingkatan resiliensi penduduk yang lebih spesifik?; (2) apa bentuk dukungan kebijakan dan program yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan resiliensi?.

Buku ini menyajikan pengembangan model/kerangka resiliensi penduduk dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada bencana. Berfokus pada bencana banjir dan karhutla, model dibangun berdasarkan sintesis hasil penelitian selama tahun 2015-2019 dengan lokasi studi di Provinsi Jambi dan Jawa Barat. Selain itu, juga didasarkan pada review terhadap berbagai model/kerangka, teori dan konsep resiliensi, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kedua jenis bencana tersebut. Dalam model yang dikembangkan tersebut, perubahan lingkungan akibat tata kelola SDA yang buruk akan meingkatkan kerentanan dan menurunkan kapasitas penduduk. Mekanisme respons penduduk saat terjadi bencana sebagai akibat perubahan lingkungan akan menentukan tingkatan resiliensi. Dalam model ini, resiliensi dikategorikan ke dalam lima tingkatan, yakni: gagal, erosi, koping/absorpsi, adaptasi, dan transformasi. Setiap tingkatan tersebut dimaknai sebagai hasil dari proses respons penduduk berdasarkan kerentanan dan kapasitas yang dimiliki. Selain kedua komponen tersebut, dukungan kebijakan dan program ditengarai dapat menentukan tingkat resiliensi penduduk. Program seperti asuransi usaha tani (AUTP) yang dijalankan oleh pemerintah merupakan contoh program yang dapat meningkatkan resiliensi penduduk guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan keberlangsungan penghidupan petani.

Berdasarkan model yang telah dibangun, meskipun tingkat resiliensi penduduk dipengaruhi oleh kapasitas, tetapi tingkat resiliensi dapat ditingkatkan dengan dukungan kebijakan dan program baik dari pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan dan program tersebut misalnya: (1) peningkatan kesiapsiagaan untuk merespons kondisi kedaruratan; (2) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi, baik yang terkait dengan kehidupan maupun penghidupan penduduk; dan (3) peningkatan perlindungan terhadap penghidupan penduduk, misalnya dalam bentuk pembagian risiko seperti yang dilakukan pada program AUTP.