Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hekum di suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat.

Sering dikatakan bahwa pidana merupakan ultinum remedium atau obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya “penuntutan pidana”. Penuntutan pidana tidak mesti berakhir dengan penjatuhan pidana. Penuntutan pidana temyata bermanfaat pula untuk menyelesaikan pelanggaran hukum pidana. Dengan penyelesaian di luar acara pengadilan atau apa yang disebut dengan transaksi antara penuntut umum dengan pelanggar, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, maka dapatlah diselesaikan suatu pelanggaran hukum pidana.

Di Negara Belanda, temyata 50% perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan. 90% di antaranya karena kurang cukup bukti, dan sisanya karena perkara itu terlalu kecil, pelanggar sudah terlalu tua, dan kerusakan telah diperbaiki.

Untuk mencapai tahap seperti itu, diperlukan penegak hukum yang jujur lagi berwibawa serta eakap.

Asas-asas Hukum Pidana merupakan fundamen hukum pidana. Sejauh-jauh orang mempelajari atau menerapkan hukum pidana, akan tetap haras kembali menelaah asas-asasnya yang terkandung di dalam Bukul KUHP.