Pada dasarnya materi buku "Hukum Tatanegara" cetakan ketujuh ini hamper sama dengan terbitan sebelumnya. Yang khusus ditambah dan dilengkapi ke dalam buku ini adalah beberapa hal khusus mengenai ketatanegaraan RI setelah amandemen UUD 1945 (2002). Secara garis besarnya, buku ini bermuatan hal-hal yang bersifat umum dalam ketatanegaraan mengiringi pembidangan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan beberapa hal yang khusus tentang Pemerintahan Daerah, yang menurut tradisi perkuliahan Hukum Tatanegara yang awal (Hukum Tatanegara I ataupun Asas Hukum Tatanegara) disajikan pada awal pengenalan Hukum Tatanegara (Staatsrecht) yang sekaligus dipandang sebagai lanjutan studi tatanegara melalui kuliah "Ilmu Negara" pada semester sebelumnya. Disamping hal yang bersifat umum itu, kami lengkapi dengan bahan-bahan lanjutan yang sifatnya lebih operasional dengan menampilkan kenyataan-kenyataan praktis Hukum Tatanegara Indonesia baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Yang demikian kami anggap perlu dan penting supaya sekaligus terlihat kaitannya antara faktor-faktor yang teoritis dan yang praktis, dengan mengambil ketatanegaraan Indonesia sebagai contoh praktis. Namun salah satu hal yang ingin kami pesankan kepada pembaca dan pengguna buku ini adalah supaya tetap membandingkan antara nomenklatur yang umum terdapat dalam studi tatanegara, yang di sana-sini tidak diikuti konsisten oleh praktek ketatanegaraan Indonesia, misalnya tentang istilah yang dipergunakan perundang-undangan Indonesia mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya penggunaan istilah yang dipergunakan untuk menyebut wewenang DPR dan DPRD, yang selalu sama dengan apa yang dikenal dalam teori tatanegara. Harapan kami kepada rekan-rekan pengajar tatanegara, supaya buku ini kiranya dapat dimanfaatkan sedemikian, baik dalam rangka kuliah Hukum Tatanegara maupun untuk Kuliah Hukum Tatanegara Lanjutan yang dulu disebut Hukum Tatanegara II. Kami berusaha menampilkan fakta perubahan dan perkembangan ketatanegaraan di tanah air ini, namun kami menyadari pula kerepotan menyesuaikan isi buku ini dengan perkembangan yang di sana-sini membawa perubahan, baik di bidang legislatif, maupun eksekutif, yudikatif, bahkan konsultatif, terlebih-lebih karena munculnya badan-badan yang baru berupa Komisi-Komisi dalam rangka ketatanegaraan RI itu. Kejelian merekam fakta-fakta perubahan itu, menurut kami adalah resiko dan tanggungjawab para pengajar dan penulis ketatanegaraan pada umumnya, yang dari sisi lain terasa ada tanggungjawab untuk menyajikan yang up to date bagi mahasiswa dan masyarakat pembaca.