Buku Penyelesaian Sengketa Lingkungan ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan maupun melalui luar pengadilan berdasarkan undang-undang lingkungan baru, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dari pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan dalam UUPPLH banyak yang rancu dan membingungkan sehingga tentunya akan berimplikasi pada tidak efektifnya penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan didalamnya mencakup pembahasan tentang gugatan sengketa lingkungan melalui pengadilan, gugatan class action, legal standing organisasi lingkungan hidup, legal standing warga negara, legal standing pemerintah dan pemerintah daerah dan legal standing di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui luar pengadilan didalamnya mencakup pembahasan tentang berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan alternatif yang sudah banyak dikenal, yaitu: negosiasi, mediasi, konsiliasi, pencari fakta dan arbitrase.