Buku ini mengulas dengan  'apik'  pengenalan konsep governance dan good governance dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan  di Indonesia secara menyeluruh.  Tuntutan  dan  semangat reformasi menjadi titik tolak upaya perubahan sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di tanah air. Hal tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan pada tataran global melalui perubahan cara pandang administrasi publik dari "government"  ke  "governance".   Konsep pertama yaitu government, lebih mencerminkan dominasi dan peran tunggal pemerintah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan dalam governance, pemerintah bukanlah aktor tunggal yang harus berperan secara dominan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan dua aktor lain  yaitu swasta (private sector) dan masyarakat (civil society) justru diharapkan dapat mengimbangi peran pemerintah atau negara (state) sehingga dimungkinkan tercipta kolaborasi yang membentuk segitiga besi (iron triangle) sebagai prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Secara garis besar, pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cemerlang digambarkan melalui kerangka pikir perlunya akuntabilitas menuju good governance. Berawal dari pemikiran pentingnya manajemen perubahan dalam menyikapi kompleksitas, dinamika, dan keberagaman lingkungan administrasi publik  yang diterjemahkan dalam format otonomi daerah dimana memerlukan langkah-langkah strategik  antara lain: 1) pentingnya pemeliharaan kesadaran akan urgensi perubahan & penentuan skala prioritasnya; 2) penciptaan tim koalisi pengarah yang kokoh; 3) upaya mengembangkan dan mengkomunikasikan visi & strategi; 4) pemberdayaan; 5) menghasilkan sukses jangka pendek; 6) konsolidasi pencapaian kinerja & upaya menghasilkan lebih banyak perubahan; serta 7) internalisasi nilai-nilai perubahan sampai menjadi budaya organisasi. Semua langkah strategik tersebut diarahkan pada upaya menciptakan organisasi masa depan yang memiliki struktur, sistem dan budaya yang menekankan pada penerapan segi akuntabilitas sehingga pada akhirnya bermuara pada satu titik yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya upaya membangun organisasi yang efektif dan efisien digambarkan dalam pemaparan contoh kasus pada BUMN/BUMD melalui proses restrukturisasi. Kunci utama pelaksanaan restrukturisasi adalah perlunya adaptasi dalam menghadapi lingkungan organisasi yang bersifat terbuka, tidak dapat diprediksi (unpredictable), bergejolak (turbulence) dan penuh ketidakpastian (uncertainly).  Melalui restrukturisasi kemudian diharapkan terbuka peluang yang cukup memadai bagi proses pemberdayaan yaitu upaya menghilangkan batasan birokratis yang mengkotak-kotakkan orang dan mendorong pegawai untuk dapat menggunakan keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya seefektif mungkin sebagaimana dikemukakan oleh Bennis & Mische yang dikutip dalam buku ini.  Ulasan komprehensif tentang strategi pemberdayaan sumber daya manusia melalui pemaparan organisasi pembelajar, disiplin kelima, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta mendayagunakan modal intelektual sebagai kekayaan baru organisasi dalam ruang lingkup knowledge management semakin memperkaya khasanah pemikiran di buku terbitan awal tahun 2003 ini, sehingga pokok-pokok pemikirannya sangat menginspirasi dan tetap aktual sampai saat ini.  Terakhir, ulasan mengenai ekses negatif praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah ditinjau dari dimensi pembagian kewenangan legislatif dan eksekutif menambah berat bobot tulisan yang secara keseluruhan ditutup dengan tinjauan link & match antara kualitas hasil pendidikan tinggi dan tuntutan kebutuhan dunia kerja dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan zaman.