Buku perpajakan Indonesia ini terdiri dari dua buku. Buku Satu mencakup pengantar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, dan segala hal yang berhubungan dengan mekanisme pemungutannya. Sedangkan Buku Dua membahas masalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai, dan pengadilan pajak. Dengan banyaknya perubahan aturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan setelah diberlakukan perubahan perundang-undangan perpajakan tahun 2000 yang berlaku efektif per 1 Januari 2001, maka buku Perpajakan Indonesia perlu direvisi secara berkala. Dengan demikian para pemakai buku perpajakan akan selalu mendapatkan informasi terbaru. Buku Perpajakan Indonesia ini telah dipergunakan dan menjadi sumber informasi perpajakan baik di kalangan akademisi, maupun masyarakat Wajib Pajak seperti investor, usahawan, praktisi, konsultan, dan umum. Daftar Isi Buku 1 : Bagian 1. Pengantar Perpajakan Bab 1 Pengantar Perpajakan Bagian 2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bagian 3. Pajak Penghasilan Bab 3 Pajak Penghasilan Bab 4 Bentuk Usaha Tetap Bab 5 Penilaian Harta Saat Penjualan atau Pengalihan Harta dan Penilaian Persediaan Bab 6 Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap Bab 7 Penilaian Kembali Aktiva Tetap Bab 8 Pajak Penghasilan Pasal 21 Bab 9 Pajak Penghasilan Pasal 22 Bab 10 Pajak Penghasilan Pasal 23 Bab 11 Pengkreditan Pajak Luar Negeri (PPH Pasal 24) Bab 12 Pajak Penghasilan Pasal 25 Bab 13 Fiskal Luar Negeri Bab 14 Pajak Penghasilan Pasal 26 Bab 15 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Bab 16 Perhitungan Pajak pada Akhir Tahun Bab 17 Pajak Penghasilan dalam Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri Buku 2 : Bagian 4. PPN Barang dan Jasa dan PPnBM Bab 18 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Bab 19 Pajak Penjualan atas Barang Mewah Bab 20 Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Bab 21 Pengusaha Kena Pajak Bab 22 Faktur Pajak Bab 23 Pajak Masukan Bab 24 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari Luar Daerah Pabean Bab 25 Fasilitas PPN Bab 26 Pemungutan PPN/PPnBM oleh Bendaharawan dan Badan-badan Tertentu Bab 27 Perlakuan PPN atas Penyerahan BKP oleh Perusahaan Real Estate/Industrial Estate, dan Kegiatan Membangun Sendiri Bab 28 PPN atas Jasa Sewa Guna Usaha Bab 29 PPN atas Usaha di Bidang Emas Bab 30 Perlakuan PPN dan PPnBM Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri Bagian 5. Jenis Pajak Lainnya Bab 31 Bea Materai Bab 32 Pajak Bumi dan Bangunan Bab 33 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagian 6. Pengadilan Pajak Bab 34 Pengadilan Pajak