Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejabatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang bukan kejabatan biasa (extra ordinary), terorganisir (organized), dan lintas negara (transnational), sehingga dapat dikategorikan sebagai transnational organized crime. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang yang harus diikuti dengan perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku. Diperlukan instrumen hukum secara kbusus untuk melindungi korban. Setiap korban perdagangan orang, berhak mendapat bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas korban perdagangan orang meliputi memperoleh rehabilitasi baik fisik maupun psikis akibat perdagangan, dan berhak diintegrasikan atau dikembalikan kepada lingkungan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan bagi yang masih berstatus sekolah. Tindak Pidana Perdagangan Orang dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selama ini penanganan perkara pidana terlalu berorientasi pada tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban sering diabaikan. Oleh karena itu, perlu disadari perlunya perlindungan hukum bagi korban khususnya korban perdagangan orang, maka dikeluarkannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mempunyai semangat perlindungan terhadap korban. Diharapkan buku ini dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada dunia akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya serta informasi yang ada dapat melengkapi referensi tentang perlindungan hukum terbadap korban perdagangan orang.