Dengan adanya permendagri no. 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka seluruh pemerintah daerah harus menerapkan SAP berbasis akrual yang berlaku pada tahun 2015. Hal ini merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan public di pemerintah daerah untuk mencapai kondisi yang lebih baik.   Buku ini akan membahas: Sejarah Perkembangan Akuntansi Pemerintah ...

Berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan, instansi pemerintah wajib mengikuti kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Namun kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat selalu bersifat umum, sehingga untuk melaksanakannya instansi pemerintah harus mengembangkan Standard Operating Procedures (SOP). Agar pelaksanaan kebijakan tersebut efektif, efisien, dan taat peraturan, SOP yang dikembangkan harus berbasis Sistem ...

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerja instansi dan pelayanan terhadap masyarakat membutuhkan SOP sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya instansi pemerintah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sehingga tujuan instansi dapat dicapai secara efektif dan efisien, aman aset-asetnya, handal informasi keuangannya, serta taat terhadap peraturan yang berlaku. Maka perlu disusun, panduan praktis penyusunan ...

Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lahir dari peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu jawaban untuk menangani permasalahan tersebut agar terhindar dari penyimpangan atau kegagalan dalam upaya mencapai tujuan nasional. Peraturan pemerintah tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah membangun SPIP. Buku ini membahas mengenai: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. ...

Aset memiliki peran yang sangat penting bagi pelaksaan fungsi pemerintah daerah. Dengan adanya reformasi birokrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola aset tersebut. Sayangnya dalam praktik kita banyak menemukan aset yang dikelola dengan baik, terlantar bahkan hilang. Tidak sedikit pula, pengelola yang dianggap dianggap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena ketidaktahuan tata cara pengelolaan aset Pemda yang benar. Pengelolaan aset pemda yang baik juga akan ...