Salah satu agenda perjuangan gerakan perempuan Indonesia adalah agar Indonesia memiliki satu undang-undang tersendiri yang khusus mengatur kekerasan seksual. Setelah melalui perjalanan sangat panjang, akhirnya pada 9 Mei 2022 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) disahkan dan diundangkan. Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki undang-undang tersendiri tentang kekerasan seksual Apa saja jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS? Bagaimana pengaturan alat bukti, pemeriksaan saksi dan atau korban, pendampingan korban. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan? Apakah UU TPKS mengatur perlindungan sementara korban dan pembatasan gerak pelaku? Bagaimana pemidanaan kekerasan seksual? Bagaimana penyelenggaraan pelayanan bagi korban? hi barulah sebagian pertanyaan yang muncul di kepala banyak orang mengenal kekerasan seksual, sejak diberlakukannya UU TPKS Keterlibatan Penulis secara langsung memperjuangkan pembentukan UU TPKS, sampai akhirnya UU ini disahkan dan diundangkan, mengantar buku tidak hanya menarik dengan kemasan berupa 100 tanya jawab yang aplikatif tapi juga mengajak Pembaca merenungi lika liku perjalanan materi muatan yang terkristalisasi dalam isi UU TPKS. Dr. R. Valentina Sagala, S.E., S.H., M.H. adalah pakar, pejuang hak asasi manusia (HAM), advokat, penulis, peneliti, cerpenis, penyair, dan editor, yang telah mendedikasikan hampir 30 tahun hidupnya dalam dunia hukum, kebijakan, dan HAM. Menjadi Senior Independent Expert (Advisor) di berbagai lembaga nasional (Kementerian/Lembaga, institusi penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, perguruan tinggi) maupun regional-internasional (United Nations, lembaga internasional, kerja sama antarnegara). Pemah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Pendiri Institut Perempuan. Seperti Pagi Foundation, Cinta Anak Dunia, dan berbagai jaringan advokasi. Selain menulis puluhan buku, tulisan-tulisannya dimuat di berbagai media massa dan jumal. Banyak menerima penghargaan, salah satunya N-Peace Award 2013 dari United Nations. Tahun 2019-2022 bergabung dalam Tim Pemerintah untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (sebelumnya: Penghapusan Kekerasan Seksual) hingga disahkan pada 9 Mei 2022.