Putusan Mahkamah Konstitusi tatkala diabaikan dan tidak dilaksanakan, justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution) dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam prespektif negara hukum yang demokratis, diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum. Apalagi, jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh UUD NRI 1945 sebagai hukum tertimggi negara Indonesia. Hal menarik dalam buku ini ...

Kejahatan korupsi, pencucian uang (money laundering), dan perdagangan manusia/orang (trafficking) makin marak terjadi di masyarakat kita. Kecanggihan teknologi dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini memang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kejahatan ini tidak berdiri sendiri, memerlukan pelaku lain dan bahkan sebuah jaringan besar (networking). Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus korupsi yang terungkap merupakan korupsi terorganisir, ...

Banvak apatisme masyarakat saat harus. berurusan dengan perizinan, termasuk dalam mengurus IMB (izin mendirikan bangunan), meskipun hal itu rnemang wajib dilakukan. Perizinan tersebut selalu terkesan mahal, sulit. bertele-tele, dan menyebalkan dalam proses pengurusannya. Kesan tersebut menyebabkan banyak orang menjadi malas untuk mengurus IMB atau akhirnya menggunakan jasa ketiga atau 'calo'. Kesan ini harus dijawab dengan hadirnya buku panduan yang jelas, transparan, dan akuntabel dari ...

Tidak sedikit orang yang kebingungan saat ingin membuat surat perjanjian yang diakui oleh pihak-pihak yang bersepakat dan berkekuatan hukum. Membuat surat jual beli, sewa-menyewa, perjanjian kawin/pranikah, surat warisan, wasiat, pendirian PT, UD, koperasi, dan yayasan adalah contoh beberapa dokumen penting yang bisa mencegah terjadinya masalah dikemudian hari. Hanya notaris yang berwenang membuat dokumen penting yang berkekuatan hukum. Buku ini merupakan panduan untuk memahami dokumen yang ...

Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca kalangan akademisi, praktisi, dan mahasiswa yang ingin memahami faktor apa saja yang dapat menyebabkan hapusnya hak penuntun dan menjalankan pidana. Hal ini karena dalam buku ini penulis memaparkan dan menjelaskan apa saja yang menjadi kewenangan penghentian penuntutan dan penghapusan pidana. - Dr. Yoyon Darusman, S.H., M.M. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pamulang) Dalam buku ini dikupas apa saja yang dapat menghentikan penuntutan dan menghapus ...

Buku ini sangat bermanfaat untuk dibaca tidak saja bagi kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan mahasiswa yang ingin memahami secara mendalam hukum beracara secara utuh. Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi dikupas tahap demi tahap secara mendalam kasusnya mengenai proses pemeriksaan perkara pidana mulai di tingkat penyidikan sampai ke tingkat persidangan, tidak hanya dengan menggunakan pisau analisis yuridis normatif tetapi juga pisau yuridis empiris ...