Buku ini menguraikan tentang eksistensi perseroan dalam sistem hukum Indonesia; prinsip umum perseroan; pendirian dan perubahan anggaran dasar daftar perseroan dan pengumuman; modal dan saham; rencana kerja dan laporan tahunan serta penggunaan laba; direksi; dewan komisaris; penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan; pemeriksaan terhadap perseroan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan; ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. ...

Keistimewaan buku ini, Berisikan uraian yang berimbang secara argumentatif dan proporsional antara teori dan praktik tentang ruang lingkup organisasi Mahkamah Agung, kasasi perkara perdata, dan peninjauan kembali perkara perdata, sehingga berwawasan akademis dan praktis. Memuat contoh-contoh kasus dan yurisprudensi yang penting sebelum pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, saat pross pemeriksaan di persidangan, saat penjatuhan putusan, dan akibat hukum setelah dijatuhkannya ...

Tebal, padat berisi, luas, dan lengkap, kata-kata itulah yang menjadi keunggulan buku ini dalam upaya memperkaya khazanah literatur hukum di tanah air. Betapa tidak, buku ini merupakan refleksi dan ekspresi penulis sebagai mantan hakim selama 40 tahun tentang bagaimana menegakan prinsip keadilan (fairness dan keseimbangan (balance) bagi pemohon dan termohon eksekusi dalam proses eksekusi dalam proses eksekusi bidang perdata. ...

KUHAP sebagai hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan. Pada dasarnya KUHP diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak ...

Pengadilan tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat kedua ditunjukan untuk memerksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memuaskan para pihak yang berperkara. Ketidakpuasan tersebut diakomodasi oleh hukum denganmenciptakan upaya hukum banding. Untuk melanjutkan proses pencarian keadilan di tingkat tersebut, tak ayal lagi, diperlukan pemahaman yang utuh tentang proses pemeriksaan perkara perdata dalam tingkat banding. Dalam upaya memperkaya Khazanah literatur hukum di tanah ...

Sejarah perundang-Undangan Indinesia Mencatat lagi satu Undang-Undang, Yaitu Undag-Undang No. 7 Tahun 1989, yang Dikenal Sebagai ndang-Undang tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Ini telah masuk dalam Lembaran Negara RI No. 49 Tahun 1989. Undang-undang ini merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 ini merupakan lanjutan yang melengkapi UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU Peradilan ...