“Pengaruh globalisasi dalam kebijakan perdagangan tentu tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menutup diri dari globalisasi. Investasi dan aliran produk luar negeri tidak mungkin kita hindari. Tapi yang paling penting, kita harus berani melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor. Tulisan akademisi dan pelaku industri dalam buku ini memaparkan secara gamblang kebutuhan tersebut.”
—Sofjan Wanandi, Ketua Umum APINDO

“Hedge Funds Managers di London lebih suka menggunakan terminologi CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey and South Africa) daripada BRIC. CIVITS economics tentu saja lebih menarik dalam memainkan peran sebagai ‘Global Growth Engine’. Dewasa ini Indonesia memang menjadi semakin menarik dan besar perannya. Oleh sebab itu Indonesia akan ‘diserbu’ oleh FDI maupun barang impor. Di sinilah kebijakan Kementerian Perdagangan dalam berbagai bentuk ‘smart protections’ sangat relevan dan pantas didukung.”
—Sudhamek AWS, CEO Garudafood

“Pengaturan tata niaga komoditas strategis dan perlunya perlindungan dalam bersaing dengan produk luar merupakan kebijakan Kementerian Perdagangan yang perlu dicatat dalam kurun waktu 2004–2011. Tepat sekali ketika penulis dalam buku ini meminta pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut.”
—Heinrich Napitupulu, Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia

“Impor pangan selalu menjadi polemik. Padahal, kebijakan perdagangan tidak berdiri sendiri. Langkah apa pun yang dilakukan Kemendag, selama tidak dilakukan pembenahan di sektor pertanian, Indonesia selamanya akan mengalami defisit. Itulah yang harus dipahami tentang ketahanan pangan.”
—Beny Kusbini, Dewan Hortikultura Nasional

“Pemerintah kota Solo tidak ingin beralasan atas nama wewenang negara lantas main obrak-abrik tanpa rasa kemanusiaan. Saya ingin ngewongke (memanusiakan) para PKL itu sehingga mereka bersedia pindah dengan sukacita, karena mereka itu punya hati yang jika kita sentuh secara santun dengan tujuan kebaikan bersama, mereka pasti mengerti.”
—Joko Widodo, Wali Kota Solo masa jabatan 2005-2012, Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017

“Kebijakan revitalisasi pasar tradisional yang telah dimulai Kementerian Perdagangan sejak tahun 2004 hingga sekarang telah menempatkan pasar sebagai rumah ekonomi dan rumah budaya. Pasar tidak hanya dipandang agar berdaya guna secara ekonomi, tetapi juga memberikan pelestarian pada salah satu budaya dalam masyarakat, yaitu kekhasan perekonomian ala pasar tradisional.”
—Wiharto, Sekretaris Pasamuhan Pedagang Pasar Tradisional Surakarta