Dalam praktik, di samping kondisi negara dalam keadaan biasa (ordinary condition) atau normal (normal condition), kadang-kadang timbul atau terjadl keadaan yang tidak normal. Keadaan yang menimpa suatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang bersifat tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu, namun di sisi tain kedaruratan tersebut dapat diatasi dengan tetap semaksimal mungkin melindungi hak asasi manusia. Dalam keadaan yang demikian itu, bagaimanapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukkan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian, dan kebergunaannya. Pengertian-pengertian dan hal-hal penting mengenai keadaan darurat yang merupakan keadaan tidak biasa atau tidak normal itu perlu dipahami secara tepat, baik oleh para penyelenggara negara maupun oleh para warga negara yang tercerahkan sehingga keadaan seburuk apapun yang timbul dalam negara kita, dapat diatasi dengan tanpa merusak sendiri-sendiri prinsip demokrasi dan cita negara hukum. Oleh karena itu, menjadi tugas para ahli hukum tata negara untuk membuka jalan bagi pemahaman yang luas mengenai adanya kedua aspek hukum tata negara ini, yaitu hukum tata negara dalam keadaan normal dan hukum tata negara dalam keadaan tidak normal. Para ahli hukum dan mahasiswa hukum harus mempelajari kedua bidang hukum tata negara ini secara simultan dan saksama.