Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang dijamin oleh UUD 1945. Sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan tersebut, organisasi kemasyarakatan (ormas) berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan ...

Untuk memenuhi hak kebebasan memperoleh informasi sebagai hak asasi bagi warga negara dan menjamin terselenggaranya keterbukaan informasi publik sebagai salah satu ciri penting negara demokratis, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, untuk menjamin keberlangsungan pelayanan terkait dengan keterbukaan informasi publik, serta untuk menjamin terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam ...

Aslinya, narkotika merupakan zat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan penggunaannya, dapat menimbulkan efek samping yang sangat membahayakan perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda. Ironisnya, grafik penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Penyebarannya pun bersifat transnasional, dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Inilah yang mendasari penyusunan ...

Kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia (the creation of human mind) merupakan kekayaan intelektual manusia yang wajib dilindungi. Kekayaan intelektual ini mendapatkan hak yang kemudian disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi para pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif. Hak eksklusif tersebut berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual. Lantas, kekayaan intelektual apa ...

Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (superpower). Hal ini dianggap membahayakan karena berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok yang berkuasa. Untuk menyelamatkan kepentingan rakyat maka dilakukanlah amandemen terhadap beberapa pasal UUD 1945. Sehingga, kedudukan beberapa lembaga negara kemudian berubah, lembaga negara seperti DPA dihapuskan dan lahir beberapa ...